POSO, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso berharap operasi perburuan sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora bisa segera dituntaskan tahun 2019 oleh aparat keamanan.
Hal itu diungkapkan Bupati Poso, Darmin A Sigilipu kepada wartawan di Poso, Jumat (11/1/2019).
“Kami berharap pihak TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Aman Tinombala 2019 bisa secepatnya menuntaskan jaringan Ali Kalora yang selama ini terus bertambah,” ungkapnya menyusul diterjunkannya kembali ratusan personel TNI-Polri ke wilayah Poso untuk bergabung dalam pelaksanaan operasi pengejaran 14 orang DPO Ali Kalora.
Menurut Bupati, dengan kembali masuknya pasukan gabungan BKO TNI-Polri, persoalan terorisme yang ada di Poso, khususnya dari gangguan kelompok Ali Kalora segera dituntaskan. “Saya sangat bersyukur pasukan TNI-Polri diterjunkan kembali untuk bergabung dengan Satgas Ops Aman Tinombala 2019. Dengan harapan penuntasan DPO kelompok teroris pimpinan Ali Kalora bisa selesai tahun ini,” tegasnya.
Ditanya mengenai dampak yang ditimbulkan dengan masih adanya isu terorisme yang berkepanjangan? Bupati menjelaskan, jika saat ini dari sektor pembangunan sama sekali tidak terganggu. Terbukti, dalam tiga tahun masa kepemimpinannnya kondisi pembangunan di Poso berjalan dan berkembang baik.
Namun diakuinya, dengan masih adanya kelompok MIT tersebut, ‘image’ Poso sangat berdampak terhadap sektor parawisata, khususnya untuk wisatawan mancanegara yang merasa takut berkunjung. Meskipun demikian, wisatawan lokal tidak merasa takut untuk ke Poso dan masih tetap berjalan dengan baik. “Secara umum isu atau aksi teroris yang terjadi di wilayah Poso, khusunya sektor pembangunan dan pemerintahan sama sekali tidak terganggu. Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri sangat berdampak kepada sektor parawisata, khususnya wisatawan Mancanegara,” jelasnya.
Bupati menambahkan, jika lokasi kejadian dan wilayah operasi pengejaran teroris oleh Satgas Tinombala yang berada jauh dari pusat kota tidak mempengaruhi aktivitas serta roda pemerintahan setempat.
Sementara persoalan perburuan serta penyelesaian jaringan Ali Kalora oleh pihak TNI-Polri tidak hanya di Poso, melainkan juga wilayah Sulteng, khusunya di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso tempat para DPO selama ini beraksi.
Pemkab Poso juga meminta seluruh pasukan yang diterjunkan, baik TNI maupun Polri, sudah dibekali oleh pimpinan masing-masing, sehingga bisa dapat berbaur dengan masyarakat setempat di lokasi mereka ditugaskan.
Selain itu, Pemkab juga menginginkan kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan meninggalkan kesan yang selalu dirindukan oleh warga. ULY
