TOLITOLI, MERCUSUAR – Capaian inflasi 2019 di Sulteng sebesar 2,3 persen, sedangkan nasional sebesar 2, 7 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang diukur berdasarkan PDRB sebesar 7,15 persen dibanding pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan terjadi pada lapangan usaha, pertambangan, dan penggalian material.
Demikian diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Dr Mohamad Hidayat Lamakarate mewakili Gubernur saat Rapat Koordinasi (Rakor) Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2020 tingkat Sulteng yang mengusung tema ‘Strategi dan Peluang Sektor Ekonomi, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Menyikapi Ibu Kota Negara Baru’di Kabupaten Tolitoli, Rabu (26/2/2020).
“Gubernur Sulteng, Longki Djanggola mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan kota,” tuturnya.
Dikatakan Sekdaprov, terkait penetapan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ke salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, akan membuka peluang bagi Sulteng menjalin kerja sama lebih besar. Kerja sama itu untuk semua sektor usaha yang berkaitan dengan pengelolaan SDA maupun investasi di segala sektor wilayah kabupaten dan kota di Sulteng.
Mengingat posisi dan letak ibu Kota Negara yang sangat dekat, maka hal tersebut menjadikan Sulteng sebagai daerah penyangga untuk Ibu Kota Baru. “Apalagi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan cukup melimpah, sehingga menghasilkan potensi-potensi unggulan yang sangat memadai dalam menunjang pertumbahan ekonomi daerah,” katanya.
Dia berharap nelalui kegiatan itu dapat memberikan gambaran sejauhmana capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan program kegiatan, baik melalui pembiayaan (APBD) Kabupaten, APBN, Dana Tugas Pembantuan (DTP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dimana hal itu dapat memonitoring dan mengevaluasi percepatan realisasi kegiatan, serta penyerapan APBD dan APBN di daerah sebagai upaya tertib administrasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota.
Selain itu, kata Sekdaprov, rakor itu juga memerlukan adanya sinergi yang baik antara TPID Provinsi, TPID Kabupaten, dan program lainnya terhadap ketersediaannya. “Stabilitas harga pangan dalam upaya pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil di Biro atau Bagian Ekonomi dan Pembangunan se kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi, Pembangunan dan SDM Setdaprov Sulteng, Rudi Dewanto mengatakan bahwa rakor itu bermaksud untuk mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan antara Pemprov, Pemkab, dan Pemkot di sektor ekonomi, pembangunan dan SDM. BOB
