Dinas Pangan dan Bulog, Teken Kerja Sama GPN di 3 Kabupaten

PALU, MERCUSUAR – Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulteng bersama Dinas Pangan Provinsi Sulteng berkolaborasi melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM), yang akan diselenggarakan di tiga kabupaten di Sulteng.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua pihak, di Kantor Perum Bulog Sulteng, Selasa (5/12/2023).

Pemimpin Wilayah (Pimwil) Perum Bulog Sulteng, Heriswan mengatakan pihaknya berkomitmen membantu pemerintah pada program GPN, untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Hal itu, kata Heriswan, merupakan langkah positif dan suatu prestasi baik. Sebelumnya, Bulog Sulteng juga telah menuntaskan program serupa yang dijalankan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, dengan menyasar masyarakat di 16 kecamatan.

“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, memercayai pengambilan komoditinya di Bulog. Mudah-mudahan ke depan, kita bisa terus berkolaborasi untuk kepentingan masyarakat,” kata Heriswan.

PKS antara Bulog bersama Dinas Pangan Sulteng tersebut, terjalin setelah pihak Dinas Pangan mendapat alokasi anggaran dari APBD Perubahan tahun 2023.

Kepala Dinas Pangan Sulteng, Iskandar Nongtji mengatakan, GPM tersebut akan dilaksanakan pada rentang waktu 7—15 Desember 2023, di tiga lokasi masing-masing Sojol (Donggala), Napu (Poso), dan Parigi (Parigi Moutong).

“Ini merupakan upaya kami membantu masyarakat di tengah kondisi saat ini, cuaca ekstrem dan harga kebutuhan pangan yang fluktuatif,” kata Iskandar.

Pada GPM nantinya, lanjut Iskandar, akan disiapkan total 3.600 paket bahan pangan atau sembako seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng. Dalam kerja sama yang diteken antara kedua pihak, paket yang disediakan berharga normal Rp150.000.

Nantinya, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp130.000 per paket, sehingga masyarakat tinggal membeli dengan harga Rp20.000 per paket. Namun, masyarakat yang dapat membeli paket tersebut hanya yang telah terdata pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

“Untuk itu, kami sudah punya datanya,” ungkap Iskandar. IEA

Pos terkait