PALU, MERCUSUAR – Dinas Pangan Provinsi Sulteng menggelar Rapat Koordinasi Jaringan Distribusi Pangan tingkat Provinsi Sulteng, di salah satu hotel di Palu, yang dibuka pada Kamis (12/12/2024).
Panitia Pelaksana, Asdi menyampaikan kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut bertujuan untuk mewujudkan dan memperkuat sinergi dan komitmen bersama, dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, sebagai salah satu syarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan dan berkeadilan.
“Selain itu, kita ingin menyamakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat Sulteng. Serta merumusukan langkah-langkah terobosan dan koordinasi yang intensif dalam rangka menjaga kestabilan harga, yang fokus utamanya adalah komoditas harga pangan bergejolak,” ujar Asdi.
Selain itu, lanjut Asdi, kegiatan yang diikuti peserta dari perwakilan 13 kabupaten dan kota se-Sulteng tersebut, juga bertujuan menyusun upaya yang lebih dalam melakukan koordinasi pengendalian inflasi, bersama instansi vertikal yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk menjaga stabilisasi harga dan kelancaran pasokan komoditas pangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulteng, H. Iskandar Nongtji yang diwakili Sekretaris Dinas,
Abdurrahman Abdillah Y. Rumi menyampaikan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan perlu dilakukan tidak hanya di level provinsi, namun juga perlu dilaksanakan secara intensif dan meluas di seluruh kabupaten dan kota di Sulteng.
Ia juga menuturkan, menyikapi ancaman inflasi, serta menindaklanjuti arahan Presiden RI untuk melaksanakan usaha yang lebih keras dan lebih berdaya guna dalam pengendalian inflasi, terdapat sejumlah potensi risiko inflasi yang perlu mendapatkan perhatian.
Antara lain kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat secara umum pada menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sesuai dengan pola konsumsi masyarakat yang tinggi, serta kenaikan harga beberapa komoditas strategis seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur, cabai dan komoditas lainnya.
“Sebagai upaya konkret memitigasi potensi risiko gejolak harga pangan di Sulawesi Tengah, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan stabilisasi pasokan dan harga pangan,” kata Abdurrahman.
Langkah-langkah tersebut, jelasnya, di antaranya adalah menjaga frekuensi Gerakan Pangan Murah (GPM) atau operasi pasar dan sidak pasar, untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas.
Selanjutnya, meningkatkan intensitas pengawasan oleh APH dan Satgas Pangan, untuk menjaga operasi pasar yang bebas pungli, dan berdampak pada masyarakat luas. Kemudian menjaga distribusi LPG 3 kg, BBM subsidi, minyak goreng, beras program SPHP yang lancar, sesuai tujuan, dan terhindar dari oknum tidak bertanggung jawab serta menjaga kualitas bahan pangan dan komoditas lainnya sesuai ketentuan.
“Di antaranya mencegah dan menghentikan dilakukannya pengoplosan minyak goreng ataupun penggunaan pestisida berlebihan pada bahan pangan,” ujarnya.
Abdurrahman mengingatkan kepada para peserta Rakor, bahwa upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi memerlukan sinergi dan dukungan dari berbagai pihak.
“Untuk itu, marilah kita terus menggelorakan semangat sinergi dan kolaborasi, dalam melaksanakan berbagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan pengendalian inflasi di daerah, agar kita dapat terlepas dari ancaman krisis, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk kontiribusi dalam membangun daerah Sulawesi Tengah tercinta,” tandasnya. IEA
