DONGGALA, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala melalui Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, menggelar sosialisasi pengendalian inflasi daerah dan pengendalian subsidi BBM nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar di UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) I Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Labuan Bajo Donggala pada Kamis (8/9/2022).
Sosialisasi diikuti puluhan nelayan dari Kecamatan Banawa untuk mendengarkan arahan dari tujuh pemateri, yaitu Asisten II Setda Donggala, Kepala Dinas Perikanan Donggala, Kepala UPT PPW I Diskan Sulteng, Dinas Sosial Donggala, Kepala Badan Kesbangpol Donggala, Polres Donggala dan Pos Angkatan Laut Donggala.
Asisten II Setda Kabupaten Donggala, Sofyan Dg. Malaba mengatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dalam jaringan (daring) terkait inflasi yang dilaksanakan dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun dengan Gubernur Sulawesi Tengah.
Tindak lanjut ini dilaksanakaan Pemkab Donggala dengan mengundang nelayan untuk membicarakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harapan tidak terjadi gejolak dari para nelayan agar mereka dapat bekerja sesuai profesi dalam memenuhi kebutuhan pangan dari sektor perikanan.
Disampaikan kepada nelayan bahwa kenaikan harga BBM, akan dikompensasikan dalam bantuan untuk masyarat misikin termasuk nelayan, jelasnya.
Penjelasan terkait kenaikan BBM ini turut disampaikan Kepala Kantor UPT PPW I DKP Sulteng, Muchlis yang mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini menjadi sangat penting buat nelayan terkait dampak penyesuain BBM. Pihaknya akan membantu beberapa fasilitas atau yang dibutuhkan nelayan yang beraktifitas di PPI Labuan Bajo Donggala.
Fasilitas yang diberikan antara lain, tidak akan menaikan harga jasa yang ada di kawasan PPI Labuan Bajo Donggala, termasuk memfungsikan cold storage (tempat menyimpan / membekukan ikan).
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga ikan, dengan cara menekan biaya produksi.
Turut hadir dari pihak Polres Donggala yang diwakili Kepala Satuan Bimmas, AKP Ruslan, yang mengimbau agar para nelayan tidak terpengaruh terhadap kenaikan harga BBM, dengan melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Para nelayan juga sepakat untuk tidak ikut demonstrasi dan tetap menjaga stabilitas keamanan bersama TNI-Polri.
Di sisi lain, dalam mengamankan penyelundupan BBM melalui laut, Komandan Pos Angkatan Laut (Danpos AL) Donggala, Letda Laut (E) Mosis Sulis, juga menyampaikan kepada para nelayan, agar membantu memberi informasi, jika di laut terlihat aktifitas penyelundupan BBM.
Sementara Kepala Diskan Donggala, Ali Assagaf menjelaskan, dampak dari kenaikan harga BBM akan sangat terasa bagi para nelayan, karena selain untuk kebutuhan mesin perahu juga kebutuhan sembako di laut dan di darat.
Pertemuan ini juga terkait Perarutan Menteri Keuangan RI nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dimana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022.
Belanja wajib perlindungan sosial ini, antara lain digunakan untuk pemberian bansos termasuk kepada ojek, UMKM dan nelayan.
“Pertemuan ini baru sebatas untuk menggali kebutuhan para nelayan, apakah bansos nansinya diberikan dalam bentuk uang tunai atau barang. Kita belum juga mendapat informasi angka nominalnya,” ujar Ali. HID
