DWP Berperan Menyongsong Indonesia Emas

Wagub Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido membuka Musprov V DWP Sulteng, di Ruang Sinergitas Kantor BPSDM, Selasa (29/4/2025). FOTO: PPID PEMPROV SULTENG

PALU, MERCUSUAR– Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulteng menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) V, di Ruang Sinergitas Kantor Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulteng, Selasa (29/4/2025).

Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido dalam sambutannya saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi kepada DWP, atas kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga. Ia juga menekankan pentingnya peran strategis DWP dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

“Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi yang mewadahi istri-istri ASN, memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Baik dalam mendukung pelaksanaan tugas suami di pemerintahan, maupun dalam mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan, keluarga, dan masyarakat luas,” ujar Reny.

Ia juga mengajak seluruh anggota DWP untuk aktif berkontribusi dalam program-program pemerintah daerah. Termasuk pada BERANI Sehat dan BERANI Cerdas, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan keluarga, sebagai fondasi pembangunan manusia unggul.

“Saya mengimbau kepada seluruh anggota DWP untuk tidak ragu mengambil peran. Selain itu, berbagi pengetahuan, serta membangun jejaring yang produktif dalam organisasi ini,” tambahnya.

Ketua DWP Provinsi Sulteng, Yeni Fahrudin Yambas dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan Musprov merupakan amanat dari AD/ART organisasi, serta tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional DWP pada 19 September 2024.

“Musprov merupakan forum tertinggi dalam organisasi yang berwenang menetapkan renstra, program kerja, laporan pertanggungjawaban, serta putusan penting lainnya bagi keberlangsungan organisasi,” jelas Yeni.

Musprov dihadiri oleh seluruh pengurus DWP tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sulteng, serta turut dihadiri para pejabat pemerintah daerah, mitra kerja, dan stakeholder lainnya. */ABS

Pos terkait