PALU, MERCUSUAR – Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, H. Ma’mun Amir membuka Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, di Kantor Bappeda Sulteng, Selasa (11/7/23).
Pada kesempatan itu, Wagub menekankan upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 membutuhkan komitmen yang kuat, dari para Kepala Daerah dan perangkat daerahnya.
“Komitmen menjadi hal yang krusial. Karena tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak, utamanya Kepala Daerah, mustahil menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks,” tegas Wagub.
Selain itu, Wagub juga berharap kepada para Kepala Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan mekanisme berkelanjutan, untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan berjaan efektif dan efisien sesuai dengan rencana, dan menghasilkan umpan balik untuk perbaikan program di masa mendatang.
Wagub menyampaikan, per September 2022 tingkat kemiskinan Sulteng sebesar 12,33 persen, menurun 0,03 persen poin dibanding Maret 2022. Sementara itu, RPJMD Provinsi Sulteng tahun 2021—2026 menargetkan tingkat kemiskinan di tahun 2023 pada angka 10,84 persen.
Hal tersebut, kata dia, menjadi pekerjaan rumah yang besar. Apalagi, saat ini telah memasuki pertengahan tahun 2023.
“Berarti bahwa tersisa waktu yang tidak lama lagi bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pencapaian target angka kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024,” ujar Wagub.
Melalui Rakor tersebut, Wagub mengingatkan Pemerintah Provinsi Sulteng bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk segera mengampaikan pelaporan secara berjenjang, melalui sistem pelaporan berbasis website yang telah disediakan oleh satgas data P3KE.
Selanjutnya, berdasarkan instruksi Presiden, Kementerian Dalam Negeri diminta untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). */IEA
