SIGI, MERCUSUAR – Focus Group Discussion (FGD) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulteng terkait analisis perubahan penggunaan lahan pertanian akibat gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala) Sulteng menghasilkan delapan rumusan, Rabu (6/3/2019).
FGD yang dilaksanakan oleh BPTP Sulteng itu dipimpin Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Prof Dr Ir Dedi Nursyamsi M.Agr.
Kedelapan rumusan itu meliputi, pertama, Bencana alam gempa, tsunami dan likuifaksi tanggal 28 September 2018 menimbulkan dampak di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala khususnya pada lahan pertanian (lahan hilang/berpindah tempat secara vertikal maupun horizontal, longsor dan degradasi lahan serta rusaknya jaringan irigasi) yang akan menyebabkan perubahan tata ruang dan CPCL pertanian karena telah terjadi perubahan bentuk lahan. Kedua, kajian analisis perubahan penggunaan lahan pertanian akibat gempa tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perubahan lahan pertanian serta menyusun peta lahan sebelum dan sesudah bencana.
Rumusan ketiga, diperlukan informasi detail dari pihak terkait (Distan, PUPR, Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air, Balai Wilayah Sungai) tentang kondisi perubahan lahan yang dilengkapi dengan titik koordinat, juga kerjasama dalam verifikasi lapangan. Selanjutnya, ketersediaan air dari bendung Gumbasa cukup tersedia namun tidak dapat terdistribusi karena rusaknya jaringan irigasi baik primer maupun sekunder, sehingga perbaikan jaringan irigasi perlu segera dilakukan. Kementerian PUPR berkewenangan pada jaringan irigasi primer dan sekunder, Kementan pada jaringan irigasi tersier dan petak.
Kelima, sinergisme antara Kementan dan Kementerian PUPR serta Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota sangat diperlukan terkait rehabilitasi jaringan irigasi dan daerah persawahan dengan memperhatikan tupoksi tiap institusi. Keenam, diperlukan kajian sosial ekonomi oleh BPTP tentang perubahan kondisi sosial ekonomi petani pascabencana guna merumuskan rekomendasi jangka pendek kepada pemerintah daerah.
Rumusan ketujuh, yakni aksi jangka pendek memerlukan keterpaduan antar sektor/dinas, BPTP siap mendukung melalui pendampingan secara teknis. Terakhir, hasil akhir kegiatan/kajian berupa rekomendasi kebijakan penggunaan lahan sebagai dasar perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan pertanian di wilayah terdampak gempa.
“Tim perumus FGD ini adalah Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi; Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) Balitbangtan Kementerian Pertanian, Ani Mulyani MS dan Ketua Program BPTP Sulteng, Syafruddin,” kata Kepala Seksi Kerjasama Pelayanan Pengkajian BPTP Balitbangtan Sulteng, Syamsiah Gafur. AJI
