PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid menyebut 4-K (Kebersamaan, Keterbukaan, Keterpaduan dan Kemesraan) menjadi formula mengatasi kemiskinan.
Hal itu disampaikan Anwar, dalam sambutan membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Provinsi Sulteng 2025-2029, di Gedung Wanita Bidarawasia, Senin (30/6/2025). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Sulteng, serta forkopimda dan stakeholder terkait.
Kemiskinan Sulteng yang terpotret dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mencapai 1.627.801. Menurut Anwar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng tidak akan pernah mampu menyelesaikan pekerjaan rumah terbesar itu sendiri, tanpa dukungan Pemerintah Kabupaten an Kota.
Karena itu, Anwar sangat menekankan formula 4-K sebagai fondasi kolaborasi dan sinergitas antara Pmeprov bersama kabupaten/kota dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Kalau kita semua sudah mesra, mesra DPRD dengan pemerintah, mesra pemerintah dengan forkopimda, mesra provinsi dengan kabupaten/kota, baru bisa selesai kemiskinan. Ini harapan saya,” ujar Anwar.
Selain itu, Anwar juga menyampaikan tiga fokus utama yang menjadi prioritas intervensi bersama hingga 2029, yakni pendidikan, kesehatan dan pendapatan.
Pada bidang pendidikan, Pemprov bersama dan para Kepala Daerah Kabupaten dan Kota telah mendeklarasikan program wajib belajar 13 tahun plus kuliah sebagai aktualisasinya. Lewat deklarasi tersebut, tidak ada lagi anak-anak Sulteng yang harus berhenti sekolah karena alasan biaya.
Apalagi dengan BERANI Cerdas, pemerintah provinsi telah mengambil alih seluruh pembiayaan pendidikan di jenjang SMA/SMK dan SLB sehingga tidak ada lagi pungutan-pungutan di sekolah negeri yang membebani orangtua.
“Saya yakin dalam 10 tahun, satu sarjana dalam satu rumah pasti terwujud,” tegas Anwar optimis.
Terkait itu, ia berharap Bupati dan Wali Kota dapat menyelaraskan visi BERANI Cerdas di daerah, dengan memastikan pendidikan gratis mulai jenjang PAUD, SD dan SMP.
Termasuk, jika masih ada program beasiswa kuliah yang dibiayai kabupaten/kota, Anwar menyarankan agar dialihkan ke bidang lain. Sebab Pemprov sudah mem-back up-nya lewat program BERANI Cerdas.
Sementara di bidang kesehatan, Pemprov juga menanggung biaya pengobatan bagi warga tidak mampu, tidak memiliki jaminan kesehatan, ataupun yang menunggak iuran BPJS Kesehatan lewat BERANI Sehat.
Anwar menyebut sejak BERANI Sehat diluncurkan, telah terjadi lonjakan pembayaran dari kas provinsi ke BPJS Kesehatan dari hanya 1.300-an orang per bulan menjadi hingga 19.000-an.
“Ini membuktikan banyak rakyat tidak mau berobat karena tidak punya jaminan atau mereka menunggak,” imbuhnya.
Anwar juga mengimbau Bupati dan Wali Kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial masing-masing, untuk memastikan warga kurang mampu terdaftar dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kita ingin pendidikan dan kesehatan excellent,” tandasnya. */IEA
