PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura akan menata kembali tambang rakyat yang ada di wilayah Sulteng, agar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Pengelolaan pertambangan akan dilakukan secara legal sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan manfaat terhadap keuangan desa, kabupaten dan provinsi.
Hal itu diungkapkan Rusdy Mastura, saat menerima Ketua Kasmad dan Pengurus Asosiasi Badan Perwakilan Desa (BPD) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), Senin (31/10/2022).
Saat pertemuan, Ketua Asosiasi BPD Parmout menyampaikan harapannya kepada gubernur, agar dapat memberikan penguatan terhadap tugas dan fungsi BPD. Selanjutnya, ke depan dilakukan Musyawarah BPD Se-Provinsi Sulteng. Dia juga menyampaikan agar gubernur melakukan penataan tambang – tambang Ilegal di Kabupaten Parmout.
Menjawab itu, gubernur meminta agar peran BPD dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam perundang -undangan. Pihaknya juga menyampaikan dukungannya untuk dapat membentuk Asosiasi BPD Se Sulteng, sepanjang hal tersebut sesuai dengan aturan.
“Saya minta dikoordinasikan dan disampaikan secara teknis kepada Kepala Dinas PMD dan didampingi Tim Ahli Gubernur, Yunan Lampasio,” kata gubernur.
Sementara untuk pertambangan ilegal kata gubernur, akan dilakukan penataan tambang rakyat sesuai ketentuan perundang – undangan, di mana pengelolaan pertambangan akan dilakukan secara legal sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan manfaat terhadap keuangan desa, kabupaten dan provinsi.
Lebih Jauh gubernur menyampaikan, sesuai visi dan misi yang disampaikan kepada masyarakat, sudah berjalan sangat baik, di mana peningkatan fiskal daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah meningkat dari Rp900 Miliar, menjadi Rp1,3 Triliun.
Sedangkan angka kemiskinan Sulteng lanjut gubernur, turun 1 persen, investasi meningkat menjadi nomor 2 se Indonesia, di mana investasi akan menjadi daya dorong untuk pembangunan dan kesejahtraan masyarakat.
“Pertumbuhan pembangunan kita saat ini meningkat sebesar 11,70 persen,” ujarnya.
Gubernur menyampaikan, untuk sekolah vokasi sudah berjalan dan pembangunan 2 Balai Latihan Lerja (BLK) oleh Kementrian Tenaga kerja akan segera terwujud, untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan.
Sementara penanganan bencana sudah berjalan baik, seperti bencana sosial Poso sudah selesai, bencana Covid -19 Sulteng masuk daerah terbaik dalam penanganan Covid -19, bencana alam gempa bumi 28 September 2018 sudah berjalan.
“Semoga tahun depan pembangunan hunian tetap dapat terselesaikan, sesuai kebutuhan masyarakat yang berhak mendapatkan,” kata Cudi.
Gubernur meminta kepada BPD, agar dapat mengawasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan baik, sehingga pengelolaannya dapat bermanfaat dengan baik kepada masyarakat.
Pada kesempatan Itu, Gubernur didampingi oleh Tim Ahli Gubernur bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Yunan Lampasio, dan Sekretariat Tim Ahli Gubernur, Aril Pattalau.*/TIN
