PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan yang dipaparkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Parigi Moutong (Parmout), Zulfinasran Achmad terkait program Satu Harga dari Gerbang Desa untuk Indonesia.
Program tersebut mengusung kolaborasi penguatan lembaga ekonomi daerah dalam ekosistem distribusi pangan, dengan mengadopsi spirit dari program unggulan Pemprov Sulteng yakni BERANI Murah dan BERANI Panen Raya.
Dalam paparannya di Ruang Kerja Gubernur Sulteng, Kamis (18/9/2025), Zulfinasran menekankan bahwa program tersebut lahir sebagai jawaban atas tantangan yang diberikan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam rangkaian Diklat PIM angkatan 63. Menurutnya, konsep yang dibangun tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga berpotensi menjadi kebijakan strategis di tingkat provinsi bahkan nasional.
“Intinya bagaimana menjamin kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau, sekaligus memastikan petani memeroleh nilai jual hasil panen yang layak. Program ini kami sinkronkan dengan visi Presiden, kebijakan nasional, hingga misi daerah,” jelas Zulfinasran.
Anwar Hafid dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas gagasan tersebut. Ia menilai program Satu Harga sejalan dengan visi-misi Pemprov Sulteng, khususnya melalui program BERANI Murah yang fokus menstabilkan harga sembako, serta BERANI Panen Raya yang menjamin kesejahteraan petani.
“Saya sangat mendukung program ini. Kalau bisa, kita angkat menjadi kebijakan tingkat provinsi. Saya siap mendorong lahirnya Peraturan Gubernur, bahkan peraturan daerah jika diperlukan,” tegas Anwar.
Menurutnya, implementasi program tersebut tidak hanya akan membantu pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke desa-desa. Ia menambahkan, langkah digitalisasi dalam ekosistem distribusi pangan merupakan solusi tepat untuk memutus rantai panjang distribusi dan memastikan keterjangkauan harga.
“Dengan digitalisasi, pemerintah bisa memantau stok dan harga hingga tingkat koperasi. Jika berjalan baik, Sulteng akan menjadi provinsi percontohan dalam pengendalian harga dan penguatan ekonomi desa sesuai harapan Presiden,” ujar Anwar.
Sebagai tindak lanjut, Anwar menjadwalkan rapat kerja bersama jajaran Sekkab se-Sulteng pada 24 September 2025 di Parmout untuk membahas teknis program tersebut. Pertemuan itu diharapkan dapat menghasilkan komitmen bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, guna memperkuat peran koperasi dan BUMD pangan sebagai penopang stabilitas harga di daerah.
“Program ini jangan hanya berhenti di Parigi Moutong, tapi harus kita gerakkan di seluruh 13 kabupaten dan kota. Dengan kebersamaan, kita bisa wujudkan keadilan harga bagi masyarakat dan kesejahteraan bagi petani,” pungkas Anwar. RES
