PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng melalui juru bicaranya, Moh Haris Kariming menanggapi beredarnya video kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Donggala yang dituding melakukan kampanye di masa tenang.
Menurut Haris, tudingan Gubernur melakukan kampanye di masa tenang merupakan anggapan yang salah kaprah dan mengada-ada. Selaku pemerintah, dan seorang yang paham aturan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Gubernur.
Dijelaskannya, kunjungan kerja ke Kabupaten Donggala, dimulai dari Desa Tinauka, Lalundu, dan Ngovi, 7 Desember 2020, adalah murni perjalanan dinas dalam rangka Desk Pilkada. Kunjungan itu melakukan monitoring/pemantauan dan evaluasi kesiapan pelaksnaan pilkada di wilayah perbatasan.
Beberapa desa ini merupakan wilayah perbatasan antara Sulteng dan Sulbar.
‘’Jadi perjalan dinas itu murni perjalanan dinas dalam rangka monitoring/pemantauan dan evaluasi kesiapan pelaksanaan pilkada di wilayah itu,’’ kata Haris.
Di Desa Tinauka, Gubernur melihat kesiapan desa dan masyarakat menyambut pilkada agar menggunakan hak suaranya sesuai protokol kesehatan.
Dari desa itu ia menuju Desa Lalundu dan salat magrib sampai salat isya. Selesai salat mayarakat mengundang Gubernur untuk rehat dan ngopi sejenak sebelum ke Desa Ngovi.
Pada acara rehat rupanya hadir tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda sekitar 15 orang. Mereka kumpul untuk curhat menyampaikan unek-unek ke Gubernur soal infrastruktur jalan di Desa Lalundu serta mengusulkan untuk dibuatkan jalan tembus ke Desa Malino sehingga tanpa harus lewat Pasangkayu, Sulbar.
Dalam perjalanan pulang Gubernur mampir di Desa Ngovi bersilaturahmi dengan tokoh adat Suku Daa sebanyak enam orang. Gubernur mendengarkan curhatan mereka soal wilayah perbatasan dan usulan mereka sama dengan masyarakat Lalundu. Mengusulkan pembukaan jalan tembus Desa Malino dan Desa Watatu yang merupakan jalan potong agar mayarakat Ngovi tidak lagi memutar ke Pasangkayu.
Bahkan masyarakat Daa sudah mengancam Desa Ngovi mau bergabung dengan Kabupaten Pasangkayu, Sulbar apabila usulan mereka tidak di perhatikan oleh pemerintah.
Seperti halnya yang dilakukan Gubernur dalam setiap perjalanan dinasnya, melayani foto bersama warga. Saat diminta foto bersama Gubernur bersedia saja. Seperti biasa, dan gaya Gubernur selalu mengangkat jempol saat berfoto.
‘’Jadi kalau dibilang menunjukan simbol-simbol pasangan calon tertentu, itu tidak benar. Sangat jelas terlihat dalam video Gubernur memperlihatkan jempol. Dalam suasana akrab itu sama sekali tidak ada pembicaraan soal politik,’’ jelas Haris yang dalam kunker saat itu turut juga mendampingi Gubernur.
Kemudian tudingan adanya ASN yang menyelipkan uang kepada warga yang hadir saat itu dijelaskan, itu sudah menjadi kebiasaan Gubernur berbagi sekadarnya kepada warga yang ditemuinya.
‘’Semua orang juga sangat mengetahui, setiap bertemu warga yang kurang mampu, Gubernur sering bersedekah,’’jelas Haris.
Untuk diketahui, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 121.72/75/RO.OTDA-G.ST/2020, Tentang Tim Desk Pilkada Suawesi Tengah Tahun 2020, Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan bagian dari tim Desk Pilkada.
‘’Jadi sangat jelas tugas dan kapasitas kunjungan gubernur di Kabupaten Donggala, yakni sebagai tim Desk Pilkada,’’ kata Haris. MAN
