PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura mengemukakan ide terkait pengembangan pariwisata di Sulteng, sebagai salah satu program prioritas, terutama untuk mendukung Provinsi Sulteng sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan Gubernur, pada Rapat Koordinasi yang dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Sulteng, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (24/1/2023).
Menurut Gubernur, jarak tempuh Provinsi Sulteng yang cukup singkat bisa dijadikan keuntungan untuk memasarkan obyek-obyek wisata potensial Sulteng sebagai penyangga IKN.
“Saya sengaja tahun baru di sana (Kalimantan Timur) dan sangat padat, karena tidak banyak tempat wisatanya. Jadi penduduk tidak tersebar,” ungkap Gubernur.
Terlebih lagi, dengan adanya rencana pembangunan sunset city di Kabupaten Donggala sebagai wisata kelas dunia, Gubernur meminta Bupati dan Wali Kota se-Sulteng untuk membidik peluang-peluang prospektif di wilayahnya masing-masing.
Dalam Rakor tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan MoU antara Pemerintah bersama Universitas Tadulako (Untad) terkait pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik pengentasan kemiskinan di dua kabupaten, yakni Sigi dan Donggala.
Selain itu, turut dilaksanakan penyerahan secara simbolis 2 unit bus sekolah kepada SMK pariwisata yang ada di Kabupaten Tolitoli dan Buol. Lalu, penyerahan penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 dari BPKP Perwakilan Sulteng, kepada Pemerintah Provinsi Sulteng, Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Poso.
Selain penekanan terkait pengembangan pariwisata, Gubernur juga meminta kepada para Kepala Daerah untuk terus berkoordinasi dan bersinergi terkait pengendalian inflasi. Di antaranya dengan rutin melakukan operasi pasar di wilayah masing-masing.
Gubernur juga mendorong agar terwujud Kabupaten dan Kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini, kata dia, Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan masih berpredikat kurang peduli HAM. Smenetara Kabupaten Tolitoli, Parigi Moutong, Sigi dan Morowali Utara berpredikat mulai peduli HAM.
Sedangkan Kabupaten Poso, Tojo Unauna dan Donggala berpredikat cukup peduli HAM. Lalu, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Banggai dan Buol telah berpredikat peduli HAM.
“Kalau sudah tujuh kabupaten dan kota yang predikatnya peduli HAM, baru saya terima penghargaan provinsi peduli HAM,” tandas Gubernur. */IEA
