Gubernur Jawab Pandangan Umum Fraksi

FOTO PARIPURNA
WAGUB Sulteng Rusli Dg Pallabi saat menyampaikan jawaban pada Sidang Paripurna DPRD Sulteng dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah daerah atas pandangan fraksi, Rabu (25/11/2020). FOTO: DOK HUMAS DPRD SULTENG

PALU, MERCUSUAR – Sehubungan dengan pandangan umum dan tanggapan dari fraksi atas pidato Gubernur Sulteng, DPRD menggelar sidang paripurna lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah daerah (Pemda) atas pandangan fraksi di ruang sidang utama DPRD, Rabu (25/11/2020).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulteng, Dr Hj Nilam Sari Lawira SP MP didampingi Wakil Ketua I, H Mohammad Arus Abdul Karim; Wakil Ketua III, H Muharram Nurdin S.Sos M.Si, serta dihadiri seluruh anggota DPRD dan Sekwan, Hj Tuty Zarfiana SH M.Si berserta seluruh Kabag lingkup Sekretariat  DPRD. Sementara Pemerintah Provinsi hadir Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, H. Rusli Dg Pallabi SH MH dan OPD lingkup Provinsi Sulteng.  

Gubernur Sulteng diwakili Wagub, Rusli Dg Pallabi dalam jawaban pandangan umum delapan fraksi mengatakan pemda secara umum setuju terhadap penundaan  beberapa pembangunan fisik serta belanja kendaraan dinas yang disampaikan fraksi NasDem.

Demikian pula sorotan fraksi lainnya soal pungutan pendanaan pendidikan, soal anggaran untuk pembangunan jalan provinsi yang berada disejumlah kabupaten, soal progres dana rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana, rencana dana penyertaan bagi PT Bank Sulteng dan sejumlah pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi dijawab Gubernur untuk kemudian digodok kembali. Kemudian dilanjutkan dalam rapat Paripurna selanjutnya.

Sehari sebelumnya, DPRD Sulteng menggelar sidang paripurna lanjutan tentang pandangan umum dan tanggapan fraksi.

Seluruh fraksi sangat mendukung dan menyetujui Raperda tentang APBD Sulteng tahun anggaran 2021 untuk dibahas ditingkat selanjutnya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti disampaikankan pandangan umum Fraksi NasDem yang dibacakan Ibrahim Hafid. NasDem diantaranya menyoroti dan meminta klarifikasi tentang tingginya anggaran untuk perjalanan dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara itu pandangan fraksi Golkar yang dibacakan, Drs Enos Pasaua meminta penjelasan soal jumlah dana yang dibutuhkan untuk Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sementara pandangan Fraksi Gerindra yang dibacakan, H Ambo Dalle pada dasarnya menerima dan menyetujui RAPBD Tahun Anggaran 2021. Demikian pula pandangan fraksi PDIP yang dibacakam, I Nyoman Slamet S.Pd M.Si yang intinya  menyetujui RAPBD untuk dilanjutkan pembahasannya.

Selanjutnya Fraksi Demokrat menyetujui RAPBD untuk dibahas dengan beberapa catatan, yakni minta penjelasan soal rincian penyertaan dana PT Bank Sulteng karena terancam turun kelas jika tidak segera diatasi menjadi BPR.

Demikian pula dari Fraksi PKB yang dibacakan, Drs H Zainal M Daud, meminta klarifikasi soal masih banyaknya aset provinsi yang ada di kabupaten. Pandangan umum dari Fraksi PKS yang dibacakan, HM Tahir H Siri SE MH pada dasarnya mendukung upaya pemda untuk perbaikan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Fraksi Amanat Rakyat yang dibacakan, Dra Hj Halimah Ladoali  memberikan pandangannya agar alokasi anggaran untuk perbaikan jalan provinsi di seluruh kabupaten di Sulteng menjadi perhatian serius. TIN

Pos terkait