PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura meminta kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat mengejar realisasi anggaran, dengan sisa waktu yang tersedia, utamanya belanja yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan belanja modal.
Hal itu disampaikan Gubernur, saat memimpin Rapim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi APBD hingga 12 November 2021, di ruang rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (14/12/2021).
“Pemerintah daerah sangat susah untuk meminta penambahan anggaran dari pemerintah pusat, bila realisasi anggaran tidak sesuai dengan target, atau serapan anggarannya sangat rendah utamanya belanja modal,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan, pemerintah daerah akan terus berusaha untuk meningkatkan fiskal daerah pada tahun depan dengan target sampai Rp5 triliun.
“Terus kita mencari dukungan anggaran untuk meningkatkan fiskal daerah. Peran Perusda akan terus ditingkatkan untuk mengelola potensi daerah, atau bermitra dengan perusahaan yang berinvestasi untuk dapat memberikan dukungan peningkatan fiskal daerah kita,” ujarnya.
Plt. Kepala Biro Pembangunan Provinsi Sulteng, Muksin, menyampaikan laporan berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, capaian realisasi APBD Provinsi Sulteng tahun anggaran 2021 hingga 12 November 2021 sebesar 72,81 persen, berada di urutan 7 nasional.
“Capaian realisasi tersebut, masih berdasarkan APBD sebelum perubahan,” ujar Muksin.
Ia juga menyampaikan, total APBD Provinsi Sulteng setelah perubahan sebesar Rp4.669.877.792.403 (Rp4,6 triliun), atau bertambah sebesar Rp422.116.599.044. Sementara sumber data dari BPKAD Sulteng, realisasi anggaran hingga 30 November 2021 sebesar Rp3.228.861.196.526 (Rp3,2 triliun).
Realisasi belanja tersebut, terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp2.491.823.672.271, realisasi belanja modal Rp285.774.678.804, realisasi belanja tidak terduga Rp7.969.056.728, dan realisasi belanja transfer Rp443.293.788.723.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulteng, Ma’mun Amir juga mengingatkan kepada seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas seluruh kegiatan, dan memastikan kegiatan tersebut memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat. Selain itu, seluruh OPD juga diminta untuk melaksanakan anggaran dengan efektif dan efisien.
Wagub juga memastikan, APBD tahun 2022 akan diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena menurutnya, visi dan misi itu merupakan janji yang menjadi harapan masyarakat.
“Seperti Program 100M per tahun per kabupaten dan kota, pendidikan gratis, pendidikan vokasi, infrastruktur untuk koneksitas distribusi arus barang, dan bantuan 1 juta per KK per tahun untuk masyarakat miskin,” pungkas Wagub. */IEA
