PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, Anwar Hafid menekankan pentingnya langkah konkret dan terukur dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout).
Hal itu disampaikan Anwar, dalam Rapat Kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parmout, di Auditorium Kantor Bupati Parmout, Kamis (26/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Anwar menyoroti data sebanyak 39.387 warga di Parmout masih hidup dalam kategori miskin. Ia menjelaskan, secara umum angka kemiskinan di Sulteng mengalami penurunan sekira 0,54 persen atau 13 ribu jiwa dalam setahun terakhir. Namun, jumlah tersebut belum mampu mengurangi beban besar, karena masih terdapat sekira 330 ribu warga Sulteng yang berada di bawah garis kemiskinan.
Menurutnya, tantangan geografis dan administratif menjadi salah satu kendala. Dengan sekira 2.000 desa dan 157 kecamatan yang tersebar di wilayah luas, program pemerintah belum sepenuhnya menjangkau seluruh kebutuhan mendasar masyarakat.
Anwar menegaskan, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antara Pemprov dan Pemkab harus diperkuat. Sehingga, kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Bupati, Gubernur hingga Presiden harus berada dalam satu garis kebijakan untuk mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan,” ujar Anwar.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar perencanaan, sekaligus mengingatkan perlunya verifikasi faktual di tingkat desa dan kecamatan guna memastikan data benar-benar akurat.
Berdasarkan DTSEN, warga Parmout yang masuk kategori desil 1 sekira 21 ribu jiwa, 18 ribu jiwa pada desil 2 dan 3, serta 17 ribu jiwa pada desil 4 dan 5. Anwar mengakui, potensi ketidaktepatan data masih mungkin terjadi. Ada warga yang secara ekonomi sudah mampu, namun masih tercatat sebagai miskin. Sementara yang benar-benar membutuhkan, justru belum masuk dalam daftar.
“Kalau datanya tidak kita benahi, anggaran yang kita keluarkan tidak akan efektif,” tegas Anwar.
Ia memaparkan, faktor dominan kemiskinan di Parmout antara lain kondisi rumah tidak layak huni yang dialami sekira 21 ribu warga. Selain itu, sekira 4 ribu warga masih belum menikmati akses listrik. Dari sisi mata pencaharian, terdapat ribuan nelayan dan sekira 3.480 petani yang masih masuk kategori miskin. Padahal, menurutnya, Parmout memiliki potensi agraris dan sumber daya alam yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anwar juga menilai, banyak warga tercatat miskin karena kondisi fisik rumah saat pendataan, seperti atap, lantai, dan dinding yang tidak memenuhi standar, bukan semata-mata karena tidak memiliki penghasilan. Rata-rata pendapatan warga kategori miskin tercatat sekira Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.
Ia menilai, sektor perumahan dapat menjadi pintu masuk strategis dalam menurunkan angka kemiskinan. Intervensi melalui program perbaikan rumah diyakini mampu mendorong perubahan status kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Menurutnya, dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki, Provinsi Sulteng semestinya mampu menekan angka kemiskinan lebih cepat apabila perencanaan dilakukan secara presisi dan berbasis data yang tervalidasi.
“Daerah ini kaya potensi. Tinggal bagaimana kita mengelola dan memastikan program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Anwar. AFL
