TANAMODINDI, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi tuan rumah pelaksanaan Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar pada Kamis (10/7/2025), di Gedung DPRD Provinsi Sulteng. Forum strategis ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari wilayah Indonesia Timur, guna menyamakan langkah dalam pembangunan berbasis tata ruang yang berkelanjutan dan inklusif.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, serta Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof. Dr. rer.nat. Muh Aris Marfai. Selain itu, forum ini juga diikuti oleh para gubernur dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat, dan perwakilan dari gubernur wilayah Indonesia Timur lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menyoroti pentingnya konsistensi dalam implementasi tata ruang di tengah derasnya arus investasi. Menurutnya, kepala daerah kini menghadapi dilema antara mendorong masuknya investasi dan menjaga ketertiban tata ruang di wilayah masing-masing.
“Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana tetap menjaga disiplin dalam penataan ruang di tengah derasnya arus investasi. Kadang, karena semangat investasi, tata ruang diterobos begitu saja,” tegas Anwar Hafid.
Ia pun meminta dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dari Menko IPK dan Menteri ATR/BPN, agar para kepala daerah tetap memiliki ketegasan dalam menegakkan aturan tata ruang yang telah disepakati. Menurutnya, tata ruang harus menjadi fondasi utama pembangunan di Indonesia, bukan dikalahkan oleh logika ekonomi jangka pendek.
“Kami memohon penguatan dari Pak Menteri agar kami tetap teguh melaksanakan dan mempertahankan tata ruang. Jangan sampai tata ruang dikorbankan demi kepentingan sesaat. Demi Indonesia yang baik, tata ruang harus menjadi landasan utama pembangunan nasional,” ujar Anwar.
Ia juga menekankan, Undang-undang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (UU RTRW) seharusnya menjadi dasar yang berdiri kokoh di atas segala kebijakan terkait investasi.
Lebih lanjut, Anwar menyoroti kebutuhan infrastruktur dasar di Pulau Sulawesi yang masih jauh tertinggal dibanding sumber daya alam yang dimiliki. Menurutnya, penguatan infrastruktur menjadi syarat mutlak untuk mengangkat potensi ekonomi di wilayah Indonesia Timur.
“Sulawesi ini kaya raya, tapi infrastruktur kita masih sangat terbatas. Jika ini dibenahi dengan perencanaan ruang yang tertib, saya yakin akan muncul mutiara-mutiara dari Indonesia Timur yang bisa mendorong pertumbuhan nasional,” pungkasnya.
Forum ini diharapkan menjadi titik tolak sinergi antardaerah dalam memperkuat perencanaan wilayah berbasis tata ruang, sekaligus sebagai ajang evaluasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. */JEF
