PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura, menerima audiensi pengurus Persatuan Perangkat Desa Provinsi Sulteng, yang dipimpin Ketua, Moh. Fikri, serta Pembina Zulkifli, di ruang kerja gubernur, Jumat (14/1/2022).
Dalam pernyataannya, Ketua Persatuan Perangkat Desa Provinsi Sulteng, Moh Fikri menyampaikan beberapa hal yang memerlukan dukungan dari gubernur, terkait keberadaan perangkat desa se-Sulteng, yang disebutnya berjumlah 20 ribu orang.
Di antaranya dirasa perlu adanya regulasi atau imbauan Gubernur kepada seluruh Bupati dan Kepala Desa, terkait keseragaman kesejahteraan perangkat desa.
“Selain itu, perlu ada perlindungan bagi Perangkat Desa agar tidak ada pergantian sewenang-wenang oleh Kepala Desa. Juga harus ada perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada Perangkat Desa,” kata Fikri.
Sementara itu, Pembina Persatuan Perangkat Desa Provinsi Sulteng, Zulkifli menyampaikan perlu adanya upaya-upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, agar alokasi dana desa dapat memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan desa.
Usai mendengarkan penyampaian dari para pengurus Persatuan Perangkat Desa, gubernur mengatakan akan membuat surat imbauan dan petunjuk kepada kepala daerah dan kepala desa.
Pada kesempatan tersebut, gubernur juga menyampaikan bahwa untuk mewujudkan loncatan pembangunan, pemerintah desa harus berani mengambil langkah strategis. Olehnya, Gubernur telah menggagas dan meluncurkan program ‘Smart Village’, yang telah menjadi program nasional melalui Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
“Tahun 2022 melalui program nasional akan dibangun Smart Village untuk 100 Desa di Provinsi Sulawesi Tengah, dan sementara dilakukan Pemetaan Desa-Desa Tersebut,” kata gubernur.
Loncatan pembangunan dalam membangun daerah, lanjut Gubernur, diperlukan untuk mengejar kemajuan di daerah lainnya.
“Saya mengharapkan kepada Kepala Desa agar mengelola potensi desa dengan baik. Kelola dengan baik BUMDES dan buat usaha pertanian desa sesuai potensi desa yang ada, dan bangun Koperasi Desa agar masyarakat bisa memanfaatkan modal dari koperasi untuk membangun usaha masyarakat,” ujar gubernur.
Secara khusus, gubernur memberikan amanat kepada seluruh pihak untuk menghilangkan dendam politik, khususnya kepada para kepada daerah dan kepala desa.
“Mari kita bangun daerah dengan melibatkan semua pihak, tanpa ada dendam politik,” tandas gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut didampingi Kepala Dinas PMD Sulteng, Zubair, Tim Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Yunan Lampasio, Tim Ahli Gubernur Bidang Investasi, Rony Tanusaputra, dan Tim Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan HAM, Ridha Saleh. */IEA
