PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid mengungkapkan rencana meneken kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama sejumlah kementerian teknis, salah satunya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), agar ke depannya pekerja migran asal Sulteng mendapatkan prioritas penempatan ke sejumlah negara tujuan yang prospektif.
Hal itu disampaikan Anwar, saat bertemu dengan Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, pada kunjungan kerja di Palu, tengah pekan lalu.
Anwar menuturkan bahwa saat ini sebagian besar lulusan SMA/SMK di Sulteng memilih segera bekerja, bahkan tidak sedikit yang ingin bekerja ke luar negeri.
Alasannya, ulas Gubernur, adalah hasrat yang besar untuk menjadi pahlawan keluarga dengan mencari nafkah secara mandiri, agar ekonomi keluarga terbantu dan beban orang tua terangkat.
“Namun di balik motivasi mulia tersebut, tersimpan tantangan besar, antara lain minimnya keterampilan, risiko eksploitasi, dan kesenjangan peluang kerja bagi fresh graduate atau lulusan baru yang minim pengalaman kerja,” tutur Anwar.
Selain itu, Anwar juga mengisyaratkan pentingnya Balai Latihan Kerja (BLK) terakreditasi yang hadir di kabupaten dan kota se-Sulteng, sebagai lembaga vokasional untuk mempersiapkan SDM unggul berkualitas yang andal dan siap kerja dengan jaminan sertifikat kompetensi.
Bagi lulusan SMA/SMK yang memilih untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah tapi terganjal masalah biaya, Anwar menegaskan program BERANI Cerdas akan memastikan bantuan beasiswa yang diterima tiap tahun.
“Kami berharap dukungan dan perhatian pak Menteri sebagai perwakilan Sulawesi Tengah di pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding menyambut baik aspirasi dan harapan Gubernur Sulteng. Terkait keinginan para lulusan SMA/SMK Sulteng untuk bekerja ke luar negeri, ia mendorong penguasaan Bahasa Inggris sebagai syarat mutlak, agar dapat berkomunikasi dengan mudah dan diterima dengan baik di negara penempatan.
Kadir juga memaparkan sejumlah program strategis kementerian, guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI, di antaranya layanan help desk PMI dan program PMI Purna Berdaya.
“Ini panggilan kami sebagai anak daerah untuk berkontribusi bagi tanah kelahiran,” pungkasnya. */IEA
