Hakordia Diharap Jadi Momentum Kebangkitan

JAKARTA, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura menyampaikan harapan agar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 dapat menjadi momentum bagi seluruh elemen pemerintah untuk bangkit, dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu dikatakan Gubernur, saat menghadiri puncak peringatan Hakordia 2022, di salah satu hotel di Jakarta, Jumat (9/12/2022).

“Momentum peringatan ini menjadi kebangkitan kita semua, untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan. Terutama dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Gubernur.

Puncak peringatan Hakordia tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, K.H. Ma’ruf Amin. Dalam sambutannya, Wapres menekankan bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk pulih dari beragam krisis di berbagai sektor, dapat dimenangkan melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, serta bebas dari korupsi.

Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seluruh pihak terkait diharapkan terus melakukan penindakan dan pencegahan tindakan korupsi, termasuk memberantas berbagai perilaku koruptif.

Wapres menyebutkan, seluruh negara di dunia mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan, karena korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian bangsa yang telah diraih.

“Situasi sulit yang tengah kita hadapi sekarang, akan semakin terasa berat dengan perilaku koruptif,” tegas Wapres.

Oleh sebab itu, sambung Wapres, limpahan sumber daya bernilai tinggi yang dimiliki bangsa Indonesia harus dikelola dan digunakan demi kepentingan rakyat. Bukan justru dimanfaatkan untuk memperkaya individu, kelompok, atau korporasi melalui berbagai tindakan koruptif.

“Korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani, sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan,” katanya mencontohkan.

Wapres juga menuturkan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan untuk menyukseskan program prioritas pembangunan, agar tidak terhambat oleh korupsi. Berbagai program tersebut di antaranya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem jaminan sosial, dan peningkatan sistem kesehatan nasional.

“Demikian pula, agenda revitalisasi pariwisata dan UMKM, hilirisasi industri, transisi energi, serta pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan Ibu Kota Nusantara,” pungkasnya. */IEA

Pos terkait