Hingga April 2023, Realisasi Keuangan Sulteng 14,88 Persen

PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), yang dipimpin langsung Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, H. Ma’mun Amir, di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (19/5/2023).

Pada kesempatan itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sulteng, Abd. Raaf Malik melaporkan realisasi keuangan hingga 30 April 2023 mencapai Rp771.079.348.205 atau 14,88 persen. Sementara target keuangan sebesar 17 persen, sehingga terdapat deviasi negatif sebesar 2,12 persen.

Sementara itu, realisasi belanja operasi sebesar Rp691.208.982.245 atau 18,95 persen, realisasi belanja modal sebesar Rp79.838.380.160 atau 9,35 persen, realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp31.985.800 atau 0,32 persen, dan belanja transfer belum ada yang terealisasi atau masih 0 persen.

Selain itu, laporan monitoring data paket seleksi, tender dan tender cepat pada Aplikasi Sirup & LPSE pertanggal 3 Mei 2023 meliputi total paket lelang yang masuk pada Sirup sebanyak 340 paket, dengan total nilai sebesar Rp1.527.021.131.472, total paket lelang yang masuk pada LPSE sebanyak 53 paket dengan total nilai sebesar Rp826.161.420.404, total paket lelang yang terkoreksi sebanyak 27 paket dengan total nilai sebesar Rp332.175.499.278.

Selanjutnya, dilaporkan update realisasi keuangan sampai dengan 17 Mei 2023 adalah sebesar Rp1.093.978.290.290 atau 21,11 persen. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp815.961.963.531 atau 22,37 persen, realisasi belanja modal sebesar Rp87.080.920.954 atau 10,19 persen, realisasi belanja tidak terduga tidak bertambah atau masih sama dengan realisasi bulan April sebesar 0,32 persen, serta realisasi belanja transfer sebesar Rp190.903.420.005 atau 28,44 persen.

Atas laporan tersebut, Wagub memberikan apresiasi kepada perangkat daerah, dan menekankan agar perangkat daerah bekerja maksimal untuk merealisasikan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan, sebagaimana komitmen perjanjian kinerja.

“Apabila serapan anggaran bagus, maka inflasi bisa ditekan serta pembangunan dapat berjalan sesuai harapan. Tujuan rapat ini untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi para pimpinan OPD,” kata Wagub.

Ia juga menginstruksikan OPD untuk segera merealisasikan kegiatan belanja modal, dana hibah dan belanja bantuan sosial. */IEA

Pos terkait