TOUNA, MERCUSUAR – Maraknya pengemboman ikan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah perairan laut Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Unauna (Touna), membuat sejumlah pihak menyoroti lemahnya pengawasan dilakukan pihak terkait dalam hal ini Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (BTNKT).
Salah satu yang menyoroti kinerja BTNKT, yakni Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sulteng.
Sekretaris HPI, Sulteng Saiful Hulungo mengatakan pihaknya menilai masih sangat lemah pengawasan terhadap oknum-oknum pelaku pengeboman ikan yang merusak biota laut.
Sebab hingga kini masih banyak terjadi penangkapan ikan secara ilegal dengan mengunakan bom, kompresor dan bius di wilayah Kepulauan Togean.
“Kita menyoroti kinerja dari pihak terkait dalam hal ini Taman Nasional Kepulaua Togean, dimana merekalah yang mempunyai fungsi besar untuk memberantas praktek-praktek ilegal ini. Tetapi seperti tidak berhasil upaya yang dilakukan, padahal sudah banyak angaran yang digelotorkan dalam pengawasan tersebut. Jadi kita menilai bahwa Taman Nasional Kepulaua Togean gagal dalam pengawasan praktek ilegal di perairan laut Touna,” ujarnya.
Olehnya, ia berharap kedepan pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinas Perikanan untuk selalu bersinergi dengan BTNKT agar praktek ilegal bisa diminimalisir, sehingga kerusakan biota laut di kepulauan tidak semakin parah.
Ditambahkannya, HPI Sulteng sangat prihatin dengan makin maraknya pengeboman ikan di wilayah Touna. Demikian ndengan yang terjadi di wilayah lain di Sulteng. “Semua wilayah yang ada di Sulteng agar dapat terjaga biota lautnya, jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum yang melakukan pengeboman. Bila perlu ditindak tegas biar ada efek jera,” tandasnya.
Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (BTNKT), Ir Bustang saat di konfirmasi membantah jika pihaknya dianggap gagal dalam pengawasan pengeboman di wilayah perairan laut Kepulauan Togean.
Menurut Bustang, pihaknya sudah bekerja maksimal serta melakukan berbagai upaya, tetapi memang masih ada oknum-oknum nelayan yang menangkap ikan dengan cara ilegal.
“Namun kita terus berupaya melakukan pendekatan dan pencegahan,” katanya.
Dijelaskannya, upaya yang dilakukan seperti pendekatan melalui sosialisasi dan memberikan bantuan kepada nelayan. Hal itu untuk mengubah cara nelayan agar tidak melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Namun masih ada saja nelayan yang belum paham.
Langkah kedepan, kata Bustang, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan perairan laut kepulauan. “Langka ini (pembentukan satgas) yang akan kita lakukan kedepan. Saya juga berharap agar nelayan tetap melakukan penangkapan dengan cara tradisional,” imbaunya. DEL
