PALU, MERCUSUAR – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir menerima kunjungan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Lia Kian dan Direktur Pembudayaan BPIP, Irene Camelyn Sinaga, bersama rombongan dari BPIP, Rabu (27/10/2021).
Dalam pertemuan itu, wagub menyampaikan salam dari Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, yang sebenarnya akan menerima kunjungan rombongan BPIP.
“Tetapi bapak gubernur tiba – tiba ada undangan dari kementerian dan PLN, yang harus dihadiri secara langsung bapak gubernur,” ungkap.
Ia mewakili gubernur, mengucapkan selamat datang Tim BPIP di Sulteng. Pihaknya senang melihat hasil kajian Indeks Aktualisasi Pancasila Sulteng yang sangat menggembirakan, karena berada di atas rata rata nasional.
Wagub mengemukakan, meningkatkan aktualisasi Pancasila di masyarakat harus lebih didahulukan peningkatan Aktualisasi sila kelima pada Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sehingga keadilan sosial menjadi penting untuk meningkatkan aktualisasi sila pada Pancasila,” katanya.
Wagub juga meminta perlu penyederhanaan demokrasi, tetapi jangan sampai mengubah pemilu secara langsung dengan tidak langsung, tetapi perlu dipotong beberapa tahapan perhitungan hasil pemilihan atau dilakukan secara elektronik.
Ia juga menekan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat dilakukan hanya dengan tingginya fiskal daerah, kalau fiskal daerah rendah, bagaimana daerah bisa melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan rendahnya fiskal Sulawesi Tengah, sehingga untuk meningkatkan dan mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai pusat logistik dan meningkatkan infrastruktur daerah, gubernur mengambil kebijakan untuk melakukan skema pinjaman dana sebesar Rp 2 triliun. Pihaknya berharap, skema ini disetujui oleh pemerintah pusat dan jika tidak disetujui, pihaknya meminta agar alokasi dana Sulteng untuk percepatan pembangunan di Sulteng ditingkatkan.
“Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat,” tandasnya.
Peranan pemerintah pusat ujar wagub, yakni mempersiapkan Sulteng menjadi pusat logistik ibu kota negara yang baru.
Harapannya, agar pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan dapat terinplementasi dengan baik kepada masyarakat. Jika itu tidak ada, maka akan membingungkan masyarakat. Sebab banyak kebijakan yang belum terinplementasi dengan baik .
“Karena kebijakan pemerintah sangat berdampak kepada masyarakat,” ujar wagub.
Ia mengungkapkan, sesuai dengan visi dan misi gubernur untuk mewujudkan sila ke-5 Pancasila, pihaknya menetapkan program Rp100 miliar kepada kabupaten dan kota setiap tahun. Tujuannya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat, serta memberikan keadilan dalam pembangunan di Sulteng.
Direktur Pembudayaan BPIP, Irene Camelyn Sinaga menyampaikan, keberadaan BPIP dibentuk berdasarkan Pepres 7 Tahun 2018 tentang pembentukan BPIP. Selanjutnya sesuai hasil nilai Indeks Aktualisasi Pancasila Palu Sulteng memiliki penilaian di atas rata – rata.
“Juga perlu masukan dari pemimpin daerah, yang akan dijadikan sebagai masukan kepada Presiden,” katanya.
Sementara Staf Khusus Ketua Dewan BPIP, Lia Kian mengemukakan, instensitas BPIP di Sulteng sangat luar biasa dan tinggi, untuk membangun eksisten aktualisasi setiap sila pada Pancasila.
Ia mengatakan, memang tidak mudah untuk mewujudkan visi dan misi bangsa, untuk memberikan keadilan dan kesejahtraan kepada masyarakat.
Peneliti Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila, Idris Hemay menjelaskan, Sulteng memiliki Indeks Aktualisasi Pancasila di atas rata – rata nasional, tetapi sila ke 5 dan sila 2 Pancasila perlu penguatan aktualisasinya di Sulteng. Hasil kajian mereka, Alkhairat memiliki peran yang tinggi terhadap Indeks Aktualisasi Pancasila di Sulteng. Pihaknya berharap, semoga lebih banyak lagi lembaga – lembaga yang bisa mendukung peningkatan aktualisasi Pancasila. BOB
