SIGI, MERCUSUAR – Bupati Sigi, Mohamad Irwan menegaskan pentingnya kolaborasi dan dukungan penuh dari BPJS Kesehatan, dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Irwan, pada Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Sigi, yang berlangsung di Sriti Convention Hall Palu, Selasa (10/12/2024).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari seluruh Puskesmas se-Kabupaten Sigi, UPT RSUD Torabelo, UPT RSUD Pratama Kauria, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam kesempatan itu, Irwan menyoroti sejumlah permasalahan mendasar terkait layanan BPJS Kesehatan, termasuk kendala administrasi dan beban finansial masyarakat.
“Kami ingin duduk bersama mencari solusi. Banyak warga yang kesulitan saat BPJS mereka bermasalah, terutama ketika hendak berobat. Jangan sampai masyarakat merasa, bahwa Bupati dan perangkat daerah seolah-olah mengatur hal ini,” tegas Irwan.
Pada kesempatan itu, Irwan juga mengkritik pihak BPJS Kesehatan Sigi, karena hanya mengutus staf untuk menghadiri pertemuan tersebut, bukan pimpinan langsung sesuai dengan undangan yang disebar.
Irwan juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi, dalam menangani kasus-kasus tertentu. Ia mencontohkan korban kerusuhan yang tidak dapat dilayani oleh BPJS Sigi, karena tidak terdaftar dalam skema layanan reguler.
“Kalau ada korban kerusuhan yang terkena peluru nyasar, masa tidak bisa dilayani? Mari kedepankan sifat manusiawi. Ini soal kemanusiaan,” tegasnya.
Ia juga secara tegas meminta BPJS Kesehatan Sigi untuk lebih bijak dalam menangani urusan masyarakat kecil. Irwan meminta Kepala Dinkes Sigi untuk membuat laporan resmi kepada BPJS di tingkat pusat, terkait kinerja Kepala BPJS Kesehatan Sigi yang dinilai tidak mendukung program Pemkab.
“Kami bekerja untuk kemanusiaan, tapi kenapa BPJS hanya menuntut tanpa memikirkan beban daerah? Saya minta buat surat ke BPJS pusat, bahwa BPJS tidak mendukung Pemkab Sigi, nanti saya tanda tangani. Ini harus ditindaklanjuti,” ujar Irwan.
Ia menilai bahwa pemerintah daerah telah memberikan kontribusi besar terhadap BPJS, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun pengelolaan data warga penerima manfaat. Sayangnya, ia merasa Pemda Sigi kurang dihargai dalam proses tersebut.
“Kami bayar besar ke BPJS untuk rakyat. Tapi kalau ada klaim, Pemda yang disasar. Lalu peran BPJS di mana? Jangan semuanya dibebankan ke Pemda. Anda itu digaji besar sebagai pegawai BPJS,” tegasnya lagi.
Melalui rapat tersebut, Irwan berharap semua pihak, khususnya BPJS Kesehatan Sigi, dapat memperkuat kolaborasi dengan Pemkab.
Selain menyoroti kinerja BPJS, Irwan juga mengkritik kinerja Camat dan Kepala Desa, yang dinilainya kurang aktif dalam menyelesaikan permasalahan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Dalam rapat tersebut, Irwan menegur Camat Marawola dan Camat Kinovaro yang disebutnya sering absen pada pertemuan-pertemuan penting.
“Camat yang tidak aktif harus diberi teguran. Ini masalah besar, terutama soal data DTKS yang belum tuntas. Saya minta Kepala Desa merapikan kembali data warganya, mana yang mampu mana yang tidak mampu, mana yang punya BPJS mandiri dan mana yang pakai KIS dan lain-lain,” tutur Irwan.
Untuk memastikan data lebih akurat, Irwan meminta Kepala Desa menggelar Musyawarah Desa dan menginventarisasi ulang data penerima manfaat. Ia berharap data tersebut bisa dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan kesehatan di Sigi, termasuk upaya memperkuat program Sigi Masagena.
“Kita ingin memperbaiki semua data ini agar lebih akurat. Jangan sampai warga yang tidak mampu harus membayar BPJS mandiri. Ini tugas kita bersama,” pungkasnya. */AJI
