PALU, MERCUSUAR – Inflasi di Provinsi Sulteng pada Januari 2025 (y-on-y) menyentuh angka 0,02 persen, dan menempatkan Sulteng masuk dalam sepuluh besar provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia.
Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Dr. H. Rudi Dewanto, melalui rilis dari Biro Adpim Setdaprov Sulteng, saat membuka High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulteng, yang digelar secara hybrid, dari Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, selasa (11/2/2025).
Capaian tersebut, menurut Rudi, adalah hasil dari koordinasi dan sinergitas dari berbagai unsur yang tergabung dalam TPID.
“Serta menjadi kenang-kenangan manis dari Gubernur, Rusdy Mastura, yang tetap konsisten bertugas jelang akhir masa kepemimpinan pada 20 Februari 2025,” kata Rudi.
Pada kesempatan itu, Rudi juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan menghadapi tantangan inflasi, utamanya menjelang dua momen penting, yakni Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M.
Apalagi, ungkapnya, dari hasil rakor inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (10/2/2025), terpantau tiga komoditas pokok yang harus diwaspadai daerah karena rentan menyumbang inflasi, yaitu cabai, minyak goreng dan gula pasir.
Untuk cabai, sebutnya, ada 244 kabupaten dan kota yang berpotensi mengalami inflasi, sebanyak 162 kabupaten kota berpotensi alami inflasi minyak goreng, dan 131 kabupaten kota berpotensi alami inflasi gula pasir.
“Mari bersama-sama kita antisipasi terkait tiga komoditas ini,” ajak Rudi.
Ia juga berharap program Warung Komoditi Pangan (Warkop) TPID terus digalakkan di tiap daerah, guna menjaga stabilitas harga dan stok bahan pangan.
“Termasuk menjadikan program ini sebagai inovasi unggulan daerah untuk meraih TPID Award,” imbuhnya.
Begitu pula terhadap program pasar murah, yang menurutnya terbukti menolong masyarakat untuk memeroleh bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.
Di sisi logistik, Rudi meminta proses bongkar muat bahan pangan di pelabuhan menjadi prioritas yang didahulukan, untuk mencegah kelangkaan dan kenaikan harga.
Upaya lain yang ditekankan yaitu pengendalian inflasi berbasis data yang akurat, mempersiapkan mitigasi bencana dan pengamanan jalur distribusi pangan, serta mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan aksi panic buying, pemborosan pangan dan penimbunan bahan pokok.
“Mari kita berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama,” tandasnya. */IEA
