PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. H. Rudi Dewanto mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023, dari ruang kerja Gubernur, Rabu (8/2/2023).
Rapat tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian. Pada kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi kerja sama jajaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengendalikan inflasi, sehingga angka inflasi menurun.
Selain itu, Mendagri menekankan agar Pemda menjaga stok bahan pangan jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 1444 H.
Turut hadir dalam Rakor tersebut dari Sulteng, Kepala Perwakilan BI Sulteng, Dwiyanto Cahyo Sumirat, Pemimpin Wilayah Bulog Sulteng, David Susanto, Perwakilan Kepala BPS, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng, Nelson Metubun, Karo Perekonomian Yuniarto Pasman, serta perwakilan dari Dinas Perindag dan Dinas Pangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi di bulan Januari 2023 sebesar 5,28 persen. Angka ini menurun dari bulan Desember 2022 sebesar 5,51 persen. Penurunan tersebut dinilai merupakan kabar baik, terutama bagi pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi.
“Ini penurunan yang cukup bagus. Artinya, terkendali dan bahkan makin terkendali, sekali lagi berkat kerja sama kita semua,” kata Mendagri.
Berdasarkan capaian itu, Mendagri mengingatkan berbagai pihak agar tidak lelah dan berhenti dalam pengendalian harga, terutama dari sektor komoditas. Apalagi, diketahui gejolak harga di tingkat global mencapai angka yang tinggi. Kondisi itu menyebabkan sejumlah masyarakat mancanegara melakukan demonstrasi karena biaya hidup yang naik signifikan.
Untuk itu, sebagai upaya mewaspadai kejadian tersebut, Mendagri meminta jajaran pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk semakin solid dalam upaya pengendalian inflasi, khususnya menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1444 H, di antaranya kebutuhan beras, minyak goreng, cabai merah dan cabai rawit.
Selain itu, pihak-pihak tersebut juga didorong agar tetap waspada, terutama dengan hal-hal yang dinilai memicu kenaikan angka inflasi, seperti dari moda transportasi angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, hingga bahan bakar minyak (BBM).
Apalagi, harga-harga di tiga sektor tersebut diketahui tergolong sebagai administered price atau harga yang diatur mengacu kepada keputusan administratif atau keputusan pemerintah.
Usai rapat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. H. Rudi Dewanto berharap kolaborasi dan koordinasi antara Pemda dan instansi vertikal dapat terus ditingkatkan, agar masyarakat Sulteng dapat lebih sejahtera dan makmur. */IEA
