BANGGAI, MERCUSUAR – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) atau high level meeting, dalam rangka memperkuat sinergitas dalam pengendalian inflasi Kabupaten Banggai, di ruang rapat umum Kantor Bupati Banggai, Rabu (9/7/2025).
Perwakilan Kantor Bank Indonesia (BI) Sulteng, Benedictus S. ekonom mengatakan, pihaknya mencatat secara tahunan (year on year) inflasi di Kabupaten Banggai pada Juni 2025 sebesar 4 persen.
Menurutnya, angka tersebut tergolong tinggi karena pemerintah pusat menargetkan inflasi hanya berkisar pada 1,5—3,5 persen year on year. Sementara secara bulanan, inflasi pada Juni 2025 tercatat 0,02 persen month to month.
“Secara bulanan inflasi di Banggai sudah berangsur turun tetapi masih tergolong tinggi. Nah, ini akan kita dorong lagi supaya turun lagi, dan akhirnya bisa kita capai sesuai target sasaran inflasi,” kata Benedictus.
Ia menuturkan, adapun komoditas penyumbang inflasi tertinggi yaitu angkutan udara, minyak goreng, dan beras. Berdasarakan hasil survei BI sampai dengan pekan pertama Juli 2025, komoditas yang perlu diantisipasi sebagai penyumbang inflasi tinggi saat ini yaitu ikan, tomat, dan beras.
“Saya menyarankan sebagai upaya pengendalian, TPID agar rutin melakukan pemantauan harga dan stok bahan pokok. Pemerintah juga perlu melakukan pencanangan gerakan tanam, pelaksanaan pasar murah, serta sidak pasar dan distributor,” terangnya.
Pada kesempatan itu, BI juga mendorong Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk memperluas digitalisasi transaksi keuangan di masyarakat serta memodernisasi infrastruktur pendukungnya.
Sementara Bupati Banggai, H. Amirudin Tamoreka mengatakan, banyak pembeli dari luar Kabupaten Banggai membeli beras langsung ke penggilingan padi dengan harga yang lebih menguntungkan.
“Setelah kami selidiki, penyebab utamanya adalah sejumlah daerah seperti Gorontalo, Manado, Sulawesi Selatan, Palopo, Morowali, Banggai Kepulauan (Bangkep), Banggai Laut (Balut), mereka langsung membeli ke penggilingan padi tidak membeli di pasaran,” terang Amirudin.
Olehnya, kata dia, Pemerintah Daerah akan berdialog dengan para pemilik penggilingan, dan mencari solusi agar harga beras bisa stabil di pasaran.
“Saya berharap mereka punya pengertian untuk menahan dulu, kalau beras sudah tidak jadi penyumbang inflasi yang tinggi, silakan jual ke mana saja. Saya juga berharap, mereka mendapat untung lebih banyak,” ujar Amirudin.
Berdasarkan hal tersebut, ia juga memerintahkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara rutin melakukan sidak di pasar, untuk memantau stok dan harga bahan pokok terutama komoditas penyumbang inflasi tertinggi. */PAR
