PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) dilirik pemerintah pusat sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan kakao nasional. Hal itu terungkap saat tim dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Bank Tanah (BBT) melakukan kunjungan ke Desa Karya Mandiri Kecamatan Ongka Malino, Jumat (17/10/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung lahan seluas 511 hektare yang diusulkan menjadi calon Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik BBT. Lahan tersebut diproyeksikan untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan kakao berbasis masyarakat yang digagas bersama Kementerian UMKM.
Rombongan dari Kementerian UMKM dan BBT didampingi langsung Bupati Parmout, H. Erwin Burase bersama Wakil Bupati, H. Abdul Sahid, yang turut berdialog dengan masyarakat setempat.
Kepala Bagian Perencanaan Strategis BBT, Sigit Nugraha menjelaskan bahwa pihaknya berperan bukan sekadar mengelola aset negara, tetapi juga memastikan lahan dapat digunakan untuk kepentingan umum, sosial, ekonomi, hingga reforma agraria.
Di Desa Karya Mandiri terdapat kawasan seluas 511 hektare yang berstatus hutan belum dilepaskan, dan memiliki potensi besar untuk dioptimalkan menjadi lahan produktif.
“Kami hadir untuk memberikan sosialisasi terkait optimalisasi lahan tersebut, agar bisa dimanfaatkan masyarakat dengan dukungan kelembagaan yang jelas,” ujar Sigit.
Ia menerangkan, kerja sama dengan Kementerian UMKM dilakukan karena pengelolaan lahan di wilayah bersangkutan akan melibatkan masyarakat secara langsung. Jika nantinya HPL resmi diberikan kepada BBT, pihaknya akan melakukan penataan, pendampingan, hingga pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan.
“Jangan sampai ada kesalahpahaman. Bank Tanah tidak mengambil lahan rakyat. Justru kami ingin membantu masyarakat agar lahan yang sudah dikelola bisa dilegalkan,” tegasnya.
Sigit menambahkan, BBT akan terus memberikan pendampingan sampai masyarakat benar-benar mandiri dalam mengelola lahan tersebut. Setelah pemanfaatan berjalan selama 10 tahun, masyarakat yang aktif mengelola lahan akan mendapatkan legalisasi hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap Bupati dapat memberikan dukungan penuh, agar optimalisasi tanah ini bisa berjalan baik. Tanah itu tidak akan kami miliki, tapi kami fasilitasi untuk dikelola masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman menyebut bahwa Sulawesi merupakan wilayah penghasil kakao terbesar di Indonesia, dengan kontribusi mencapai 60 persen dari total produksi nasional. Dari angka tersebut, Sulteng menjadi daerah dengan produktivitas tertinggi, dan Kabupaten Parmout termasuk salah satu sentranya.
“Indonesia adalah produsen kakao ketujuh dunia. Ini potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi masyarakat, terutama di daerah sentra seperti Parigi Moutong,” jelas Bagus.
Ia menilai, pengelolaan kakao yang baik dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat hingga ratusan kali lipat. Dengan begitu, ke depan, Kabupaten Parmout diharapkan dapat menjadi salah satu wilayah penggerak ekonomi nasional berbasis perkebunan rakyat, khususnya melalui pengembangan komoditas unggulan kakao yang menjadi ciri khas Sulteng.
Menurut Bagus, selain kakao, Kabupaten Parmout juga memiliki sejumlah komoditas lain seperti durian dengan peluang besar untuk terus dikembangkan dan menembus banyak pasar ekspor.
“Banyak potensi di desa yang bisa digarap. Kuncinya, mengetahui kekuatan lokal dan membangunnya bersama masyarakat,” pungkasnya. AFL
