PALU, MERCUSUAR – Kepala Dinas (Kadis) Cipta Karya dan Sumber Daya Air (CIKASDA) Provinsi Sulteng, Andi Ruly Djanggola mengapresiasi kehadiran perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang melakukan supervisi dan koordinasi terkait progress pembangunan Masjid Raya Baitul Khairaat Palu, pada Senin (3/11/2025).
“Kami berterima kasih kepada KPK yang hadir secara langsung melakukan supervisi dan koordinasi, di lokasi pembangunan Masjid Raya Baitul Khairaat. Kehadiran KPK melihat progress pembangunan dan memberikan advice (nasihat) kepada jajaran kami,” Andi Ruly kepada Mercusuar, Kamis (6/11/2025).
Menurut Andi Ruly, perkembangan pembangunan Masjid Raya Baitul Khairaat yang kini memasuki tahap akhir, sudah seharusnya dilihat langsung oleh lembaga berwenang terkait, termasuk KPK. Hal itu bertujuan memberikan informasi ke publik, bahwa proses pembangunan tidak ditutup-tutupi, sehingga nilai keterbukaan benar-benar dijalankan.
Kehadiran KPK, lanjut Andi Ruly, merupakan sebuah keniscayaan, karena pembangunan Masjid megah tersebut menggunakan uang rakyat.
“Kehadiran KPK ini bukan hanya sekali saja, tetapi mereka akan hadir kembali melakukan tugas mereka sampai tuntas. Insyaallah, ini semua demi kebaikan kita bersama,” terang Andi Ruly.
Rombongan KPK RI, terdiri atas Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Edi Suryanto bersama Kasatgas IV, Andy Purwana. Rombongan juga mengikuti rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulteng, dipimpin Sekretaris Provinsi Sulteng.
Rapat tersebut diikuti perwakilan KPK dan jajaran Pemprov Sulteng, di antaranya Kepala Dinas CIKASDA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta tim teknis. Hadir pula Inspektur Inspektorat Provinsi Sulteng beserta jajaran membahas secara komprehensif progres pembangunan Masjid Raya, termasuk aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi, serta pengawasan dan pelaporan keuangan.
“Alhamdulillah, pihak KPK pun mengapresisasi yang sudah kami lakukan, terhadap progress pembangunan masjid. Terkait langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola, serta mendorong penyelesaian pembangunan sesuai target dan ketentuan yang berlaku, KPK juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, inspektorat, dan aparat pengawasan lainnya dalam memastikan seluruh tahapan pekerjaan dilakukan secara transparan dan bebas dari potensi penyimpangan,” pungkas Andi Ruly. MBH
