KOLONODALE, MERCUSUAR – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Morowali Utara (Morut), M. Ridwan Dg. Malureng menjelaskan, honor guru kontrak se Kabupaten Morut sudah dibayarkan semuanya.
“Honor untuk Januari sampai Maret sudah dibayarkan semua. Sudah masuk di rekening masing-masing. Keterlambatan itu sama sekali tidak ada unsur kesengajaan,” jelasnya dikutip dari MCDD, Jumat (3/6/2022).
Saat ditemui media ini, Kadis didampingi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Moh. Fadli Abd. Pattah dan Megawati Kapang, seorang guru kontrak dari Kecamatan Mamosalato, yang kebetulan datang berurusan di kantor Dinas Dikbud Morut.
Menurut Ridwan, pada tahun 2022 ini, guru kontrak yang diangkat Pemkab Morut berjumlah 473 orang. Honornya sudah ditransfer semua. Mereka ini terpencar di sekolah yang ada di kota (Kolonodale) hingga daerah terpencil.
Ia selanjutnya menguraikan, keterlambatan pembayaran memang sempat terjadi karena masalah teknis administrasi. Ada prosedur administrasi keuangan yang harus dilalui agar aman dari hukum.
Selain itu, cuti bersama yang cukup panjang selama Hari Raya Idul Fitri ikut mempengaruhi keterlambatan pencairan honor guru kontrak hingga seminggu.
Ridwan menjelaskan, proses administrasi tersebut adalah pihaknya harus menunggu pengumuman hasil ujian penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) karena cukup banyak guru kontrak yang ikut test PPPK.
“Ternyata 160 lebih guru kontrak lolos masuk PPPK. Ini sangat mempengaruhi kebutuhan guru kontrak terutama di pedalaman,” ujarnya.
Untuk mengisi kekosongan kebutuhan guru kontrak, pihak Dikbud Morut kemudian membuka penerimaan guru kontrak pada 18 – 25 April 2022. Saat itu dilakukan seleksi berkas dan mensinkronkan penempatan guru kontrak dan guru PPPK.
“Jadi kalau ada yang mengatakan kami sengaja menunda pembayaran honor guru kontrak, itu sama sekali tidak benar. Keterlambatan itu karena kami menunggu pengumuman PPPK. Kami harus memetakan berapa yang keluar dan berapa sebenarnya kebutuhan guru kontrak,” tegasnya.
Selanjutnya, tanggal 28 April pihak Dikbud mengumumkan hasil penerimaan guru kontrak melalui grup WA guru kontrak dan para Kepala Sekolah. Hari itu merupakan hari terakhir berkantor, karena esoknya sudah mulai cuti bersama Idul Fitri.
“Setelah selesai liburan Lebaran, kita berharap tanggal 13 Mei semua persyaratan administrasi untuk pencairan honor guru kontrak seperti daftar hadir, pernyataan kepala sekolah, sudah tuntas. Ternyata, ada 20 lebih guru kontrak belum menyetor dokumen yang dibutuhkan sehingga tertunda lagi satu Minggu,” urai Kadis Ridwan.
Setelah semua dokumen yang dibutuhkan rampung, lanjut Kadis, pihaknya mengajukan dokumen itu ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Morut. Proses di keuangan cepat sekali, tidak sampai dua jam sudah diteruskan ke Bank Sulteng Cabang Kolonodale.
Proses di bank ternyata sempat makan waktu beberapa hari. Menurut informasi ada keterlambatan penginputan.
Saat ditanyakan hal itu, Ridwan mengatakan, “Maaf itu bukan ranah saya untuk menjelaskan. Itu urusan bank”.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD dengan Dikbud Morut dan Aliansi Guru Kontrak hari Selasa 31 Mei, dicapai kesepakatan agar dilakukan pembayaran honor guru kontrak setiap bulan.
Tentang hal ini, Kadis Dikbud berharap kiranya para Kepala Sekolah atau guru kontrak bisa menyerahkan daftar hadir paling lambat setiap tanggal 6 sebagai persyaratan untuk proses pencairan.
“Soalnya, dalam proses keterlambatan pencairan honor lalu, juga disebabkan beberapa tenaga guru kontrak terutama di pedalaman terlambat menyerahkan absensi, sedangkan penyerahan dokumen di keuangan harus serentak, tidak bisa satu persatu,” jelasnya.
“Untuk pencairan honor bulan April-Mei kami tantang para guru kontrak untuk secepatnya menyetor dokumen yang dibutuhkan,” tambah Ridwan Dg Malureng.
Sementara itu, Kordinator Aliansi Guru Kontrak Kecamatan Mamosalato, Megawati Kapang, S.Pd, menyatakan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pemda Morut dan khususnya Kadis Dikbud karena honor mereka sudah dicairkan.
“Terima kasih banyak. Kami juga akan berusaha agar dokumen yang dibutuhkan setiap bulan seperti bukti absensi dan keterangan kepsek bisa terpenuhi,” ujarnya. VAN
