BESUSU BARAT, MERCUSUAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tengah, Rony Hartawan, memperkuat sinergi kelembagaan dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (3/7/2025) di Kantor BI Sulteng, tersebut menegaskan komitmen kedua lembaga untuk terus meningkatkan kerja sama strategis yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, hadir bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali, serta sejumlah pejabat fungsional Kanwil Kemenkumham Sulteng. Kehadiran jajaran ini menandakan keseriusan institusi dalam memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga sektor-sektor vital pembangunan daerah.
“Bank Indonesia adalah mitra strategis yang perannya sangat penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kami melihat ruang kolaborasi yang luas, terutama dalam penguatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, UMKM, serta fasilitasi layanan kekayaan intelektual dan edukasi hukum,” ujar Rakhmat Renaldy.
Ia menambahkan, sinergi dengan BI membuka peluang untuk mengembangkan inisiatif bersama yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong sektor informal dan industri kreatif berbasis kearifan lokal.
Kepala Perwakilan BI Sulteng, Rony Hartawan, menyambut baik sinergi yang telah terjalin dan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama tersebut.
“Layanan hukum yang mudah diakses dan berpihak pada masyarakat akan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan mendukung inklusi keuangan di daerah. Kami sangat antusias untuk terus melanjutkan kolaborasi ini,” kata Rony.
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum mempererat koordinasi lintas sektor dan membahas potensi pengembangan program edukasi hukum dan ekonomi yang menyasar kelompok rentan, pelaku UMKM, dan generasi muda.
Kanwil Kemenkumham Sulteng dan BI Sulteng sepakat bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan sinergi yang erat antar-lembaga dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bersama. */JEF
