PETOBO, MERCUSUAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, memimpin Rapat Seluruh Divisi dan Bagian di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rabu (21/1/2026). Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program lintas divisi dan memastikan seluruh target kerja 2026 berjalan sesuai timeline.
Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan bagian keuangan, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD), serta kesiapan anggaran bagi kegiatan strategis. Ia juga mendorong penguatan pelayanan publik melalui optimalisasi layanan AHU dan ketersediaan blanko apostille.
Sejumlah isu prioritas dibahas, antara lain percepatan kontrak Organisasi Bantuan Hukum (OBH), penguatan peran Kanwil sebagai pembina Indeks Reformasi Hukum (IRH) bersama pemerintah daerah, penataan kepegawaian dan kebutuhan formasi—terutama perancang peraturan perundang-undangan—serta percepatan penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra strategis, termasuk Polda Sulawesi Tengah.
Di bidang Kekayaan Intelektual, rapat menyoroti penguatan regulasi merek kolektif, rencana kerja sama penanganan pelanggaran hak cipta, serta strategi komunikasi publik yang lebih adaptif. Aspek integritas dan tata kelola juga diperkuat melalui persiapan komitmen WBBM/WBBK, inovasi pengelolaan kinerja berbasis digital, serta peningkatan kualitas survei kepuasan layanan.
“Koordinasi lintas divisi adalah kunci. Program harus terencana, terukur, dan berdampak,” tegas Rakhmat Renaldy. Ia menambahkan, kolaborasi eksternal dan inovasi layanan perlu terus didorong agar kualitas pelayanan hukum semakin meningkat.
Rapat ini menjadi momentum konsolidasi awal tahun untuk mengakselerasi capaian prioritas dan memperkuat kualitas layanan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan.
