MAKASSAR, MERCUSUAR – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) untuk mengucurkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp1 milyar setiap desa, dinilai sebagai keputusan yang luar biasa dan patut diapresiasi.
“Ini kebijakan yang luar biasa. Kalau Bupatinya tidak memerhatikan pembangunan desa, tidak mungkin ada kebijakan seperti ini,” kata Sekretaris Direktur Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Dr. Paudah.
Penegasan itu disampaikan Paudah, saat memberi sambutan sekaligus membuka Pelatihan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Kabupaten Morut, di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/5/2024).
Acara tersebut dihadiri Bupati Morut, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Direktur Operasional Pusat Konsultasi Pemerintahan Desa (PKPD), Amiruddin Muhammad, anggota DPRD Morut, Djon Fikles Pehopu, Kadis PMD Morut, Andi Parenrengi, para pimpinan OPD, Staf Ahli, Asisten di lingkup Pemkab Morut, para Camat, Kepala Desa dan perangkat desa se-Kabupaten Morut.
Menurut Paudah, berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tendang Desa, terdapat tujuh sumber pendapatan yakni Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD) dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat.
Khusus bantuan keuangan, lanjutnya, sangat bergantung dari kebijakan lokal Pemerintah Daerah setempat. Karena bantuan tersebut berasal dari APBD.
“Artinya, Bupati sangat menentukan kebijakan ini. Saya tegaskan, beruntunglah desa di Morut dapat perhatian besar dari Bupati Anda semua. Tidak semua desa di Indonesia yang bisa melakukan kebijakan seperti ini,” tambah Paudah.
Menyinggung tentang pelatihan tersebut, Paudah menguraikan dengan kemajuan teknologi saat ini, maka diperlukan pengelolaan tata pemerintahan dan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
“Semua aparat dari tingkat pusat sampai ke desa harus mengikuti dan beradaptasi dengan kemajuan dan keterbukaan. Dengan demikian, pelatihan ini sangat penting,” ujarnya.
FOKUS PEMBANGUNAN DESA
Bupati Morut, Delis Julkarson Hehi menyampaikan terima kasih kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Pusat Konsultasi Pemerintahan Desa (PKPD), dan Dinas PMD Morut yang menyelenggarakan pelatihan tersebut.
Delis mengharapkan agar kegiatan pelatihan akan semakin melengkapi pengetahuan para Kepala Desa, Sekdes, Bendahara, dan perangkat desa lainnya dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa.
“Pemkab Morut saat ini fokus pada pembangunan desa. Karena dalam pemahaman kami, kemajuan kabupaten sangat ditentukan oleh kemajuan dan perkembangan desa,” tegas Delis.
Karena itu pula, lanjut Delis, Pemkab Morut sejak tahun 2022 mengucurkan dana BKK sebesar Rp300 juta setiap desa, di luar dana ADD dan DD. Rencananya, pada tahun 2025 dana BKK akan dinaikkan menjadi Rp1 milyar setiap desa.
“Peraturan Bupati (Perbup) tentang dana BKK ini sebesar Rp1 milyar setiap desa se-Kabupaten Morowali Utara sedang dirampungkan. Ini komitmen kami untuk pembangunan dan kemajuan desa,” ujar Delis.
Dalam perencanaan awal, dana sebesar Rp1 milyar tersebut dialokasikan 70 persen untuk pembangunan infrastruktur desa, 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat desa, 5 persen untuk peningkatan kapasitas perangkat desa, dan 5 persen untuk perlindungan ketenagakerjaan dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa.
“Untuk itulah, saya harapkan kepada semua Kepala Desa dan perangkat desa, agar kepercayaan yang diberikan kepada bapak/ibu sekalian jangan disia-siakan,” tambahnya.
Delis juga mengungkapkan berbagai capaian program Pemkab Morut, di antaranya pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat 100 persen, angka kemiskinan menurun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, angka pengangguran menurun, dan berbagai capaian lainnya.
“Saya ucapkan banyak terima kasih. Capaian ini bukan prestasi Bupati dan Wabup semata. Ini capaian kita semua, dan saya ingin ingatkan bahwa PR kita masih banyak yang harus dituntaskan. Mari kita sinergi dan kerja sama, untuk membangun Morut yang tercinta ini,” tutur Delis.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Morut, Charles Natanael Toha melaporkan kegiatan pelatihan yang berlangsung pada 23—26 Mei 2024 tersebut, diikuti 340 peserta yang terdiri dari Dinas PMD, para Camat, Kepala Desa, dan perangkat desa se-Kabupaten Morut.
Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa tentang pengelolaan keuangan desa, serta meningkatkan keterampilan praktis dalam penyusunan APBDes, akutansi dan pelaporan keuangan desa. */SEM
