PALU, MERCUSUAR – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulteng menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng, terkait peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Sulteng.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala Kanwil Kemenag Sulteng, H. Ulyas Taha bersama Ketua KPU Sulteng, Dr. Nisbah, di Aula Kanwil Kemenag Sulteng, Senin (27/2/2023).
Penandatanganan nota kesepahamanan tersebut, turut disaksikan pejabat administrator dan pegawai di lingkungan Kanwil Kemenag Sulteng serta anggota dan jajaran KPU Sulteng.
Kepala Kanwil Kemenag Sulteng, Ulyas Taha menegaskan bahwa Kemenag sebagai institusi pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, Kemenag merupakan institusi strategis untuk diajak kerja sama, sebab memiliki perangkat yang bisa melaksanakan edukasi untuk mendorong pelaksanaan Pemilu yang berkualitas.
“Perangkat-perangkat itu mulai dari lembaga pendidikan baik madrasah maupun pondok pesantren, sampai dengan lembaga-lembaga keagamaan binaan Kemenag, dan tempat ibadah,” sebut Ulyas.
Dengan maraknya politik identitas saat ini, Ulyas mengatakan bahwa Kemenag diharapkan juga mampu berperan mendorong masyarakat untuk melaksanakan pengawasan secara mandiri.
“Misalnya tempat ibadah yaitu tempat yang sangat sakral, jangan sampai digunakan sebagai tempat untuk kampanye. Hal ini juga menjadi salah satu perhatian dari Menag RI, Yaqut Cholil Qoumas yang kerap berpesan kepada seluruh jajarannya untuk menjaga rumah-rumah ibadah agar tidak menjadi tempat kampanye partai politik jelang pelaksanaan Pemilu,” tegas Ulyas.
Ulyas mengungkapkan, salah satu ruang lingkup kerja sama tersebut yaitu memperkuat literasi sadar Pemilu, untuk menyikapi rawan timbulnya hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi SARA dalam Pemilu dan Pilkada.
“Selain untuk mendukung peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Sulteng, kami juga berharap kerja sama ini dapat bersama mengawal kerukunan masyarakat agar tetap terjaga dan tidak terpengaruh Pemilu,” ujar Ulyas.
Tahapan berikutnya, ujar Ulyas, yaitu Kanwil Kemenag Sulteng akan menginstruksikan kerja sama juga terjalin di tingkat kabupaten dan kota.
“Kita ingin gerakan mendorong suksesnya Pemilu berkualitas dilakukan secara bersama dengan jangkauan yang lebih luas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sulteng, Nisbah, menjelaskan bahwa tahapan Pemilu telah dimulai sejak Juli 2022. Di setiap tahapan, pihaknya ingin memastikan seluruh komponen negara mendukung suksesnya Pemilu, berdasarkan tujuan dan kegiatan dari masing-masing instansi.
“Proses literasi dan edukasi kami harapkan bisa terbangun dalam kerja sama ini. Kemenag memiliki komponen yang bisa berperan mendorong menarasikan isu-isu kepemiluan diterima baik oleh masyarakat,” ujar Nisbah.
Nisbah menambahkan, sejauh ini Kemenag berperan menyuarakan agar tidak terjebak dalam isu politik identitas.
“Banyak hal yang diolah dalam isu politik identitas, namun isu yang paling menonjol yaitu isu yang bersumber dari perbedaan agama dan fundamentalisme agama. Hal ini disinyalir menjadi bagian yang kerap digunakan sebagai alat politik dalam mencapai tujuan kelompok tertentu,” ungkap Nisbah.
Isu politik identitas yang cenderung membuat potensi pertentangan dan konflik, tutur Nisbah, akan membahayakan keutuhan negara Indonesia yang memiliki masyarakat multikultural.
“Semoga kerja sama ini akan mampu meminimalisir kekuatan politik identitas yang hadir di tengah masyarakat agar tidak menjadi hambatan dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu,” pungkasnya. */IEA
