PALU, MERCUSUAR –Kehadiran Komite Pengelolaan Bersama Perikanan diharapkan menjadi forum dari berbagai kepentingan, yang kemudian bisa meredam potensi konflik.
“Potensi konflik yang akan terjadi bisa lebih awal diidentifikasi, sebagai bentuk mitigasinya. Karena di dalamnya banyak pihak yang memiliki kemampuan,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng, Moh Arif Latjuba, di ruang kerjanya, Kamis (4/7/2024).
Salah satunya potensi terjadinya konflik, kata Arif, pada ranah pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan kelautan. Sehingga nantinya, komite tersebut dapat menjadi sarana untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel.
Hal tersebut, lanjut Arif Latjuba, dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap kebijakan yang dihasilkan.
“Mitigasinya adalah dalam komite ini juga, semua pihak bisa saling berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan dalam peningkatan kapasistas pengelolaan perikanan, sehingga bisa lebih awal mendeteksi terjadinya konflik,” urainya.
Dari proses tersebut, nantinya dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif, dalam mengatasi tantangan pengelolaan perikanan.
“Secara keseluruhan, pembentukan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan dapat menjadi pendekatan yang efektif, untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat,” tutupnya. MBH
