TOLITOLI, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, H. Anwar Hafid menyebutkan konflik agraria merupakan persoalan paling banyak yang diadukan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Anwar bahkan mencatat, lebih dari 40 kasus besar agraria belum tuntas di Sulteng. Atas dasar itulah, pihaknya membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) untuk melakukan inventarisasi data, memberi rekomendasi, sekaligus mencari jalan tengah penyelesaian.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kabupaten Tolitoli, Jumat (3/10/2025), Anwar juga mendorong pembentukan tim penyelesaian konflik agraria antara masyarakat di Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Lampasio dengan PT Total Energy Nusantara (TEN) serta PT Citra Mulya Perkasa (CMP).
“Satgas hadir bukan untuk mengeksekusi, tetapi untuk memberi solusi. Kita kedepankan musyawarah, adat, dan penyelesaian damai. Investor penting, tetapi rakyat harus tetap menjadi prioritas. Prinsip saya jelas, 60 persen untuk rakyat, 40 persen untuk investor. Jangan 50-50, karena investor itu orang kaya, sementara rakyat kita hidup dalam kesusahan,” tegas Anwar.
Menurutnya, penyelesaian konflik agraria harus diawali dengan kejelasan legalitas alas hak, baik dari masyarakat maupun perusahaan. Ia menekankan pentingnya verifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan keabsahan sertifikat atau dokumen yang diklaim masing-masing pihak.
“Kalau alas hak rakyat sah, maka kewajiban perusahaan adalah menghormati dan mencari jalan bersama, entah melalui kerja sama, pola plasma, atau bentuk lain yang tidak merugikan rakyat,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli, jajaran Muspida, Satgas PKA Provinsi Sulteng, Kepala ATR/BPN Tolitoli, dinas terkait, Camat, para Kepala Desa dari wilayah terkait, serta perwakilan PT TEN dan PT CMP).
Anwar berharap, rapat tersebut dapat mempercepat proses verifikasi dan menghasilkan keputusan yang adil, sehingga konflik agraria yang telah berlangsung lama bisa segera menemukan solusi yang berpihak pada masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan investasi. RES
