PALU, MERCUSUAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemprov Sulteng lebih mengoptimalkan pengelolaan APBD. Demikian dikatakan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah lV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Niken Ariati.
Niken bersama enam anggota Satgas dalam kunjungannya ke Pemprov Sulteng, diterima Wakil Gubernur Rusli Dg Palabbi didampingi Pj. Sekdaprov Sulteng, Moeliono dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (4/3/2021).
Menurut Kasatgas KPK, Niken Ariati, kunjungan tersebut dalam rangka perkenalan berkaitan adanya perubahan struktur organisasi di KPK yang terjadi pada awal tahun, sekaligus sebagai upaya untuk mendorong Pemprov Sulteng bekerja lebih baik.
Niken menyebutkan sebagai salah satu upaya dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, terdapat delapan area terkait Monitoring Control for Prevention (MCP) yang diharapkan dapat lebih dioptimalkan mencakup perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, serta optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.
“Kita sama – sama berharap terjalinnya koordinasi serta komunikasi yang baik dan serius antara pihak KPK dan pemerintah untuk melakukan perbaikan di Provinsi Sulawesi Tengah,” katanya.
Sementara itu Satgas Penindakan KPK, Jarot Faisal berharap agar para pimpinan di daerah senantiasa berhati-hati dan meyakini bahwa akan selalu ada laporan kepada KPK terkait apa yang dilakukan.
“Kita harus meyakini bahwa dalam setiap perbuatan Allah SWT senantiasa melihat dan mencatat apa yang kita lakukan dan didalam hati nurani pasti ada sisi baik, untuk itu kita harus senantiasa mengikuti hati nurani tersebut,” ujar Jarot.
Sementara, Wagub Rusli pada kesempatan itu memberikan apresiasi dan menyambut baik atas kunjungan dan masukan dari Satgas KPK. Menurutnya, pascagempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang melanda wilayah Sulteng, masyarakat sudah mulai bangkit.
“Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global cukup berdampak, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah,” tutur Wagub Rusli.
Ia mengatakan akan melakukan pembenahan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta peningkatan kinerja di masing-masing OPD khususnya yang berkaitan dengan penganggaran, pengadaan barang dan jasa.BOB
