BALUT, MERCUSUAR – Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti terkait pengawasan perairan di Kabupaten Banggai Laut (Balut) langsung direspon Dinas Perikanan Balut. Dinas Perikanan Balut langsung mengkritisi kinerja pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng.
Sekretaris Dinas Perikanan Balut, Herto Sampelan mengatakan pengawasan perairan dari 0-12 mil telah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng sejak beberapa tahun lalu.
Olehnya, ia meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP Sulteng agar proaktif dalam pengawasan perairan yang menjadi kewenangannya.
“DKP Sulteng jangan hanya tidur. 0-4 mil itu titik rawan,” ujar Herto, Selasa (30/7/2019).
Pengalihan pengawasan, lanjutnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Olehnya itu, Menteri kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti seharusnya tidak hanya menyoroti Kabupaten Balut, tetapi menekan DKP Sulteng agar memperketat pengawasan. “Banggai Laut masuk kategori darurat untuk pengeboman. Seharusnya DKP Sulteng menggilir anggotanya untuk turun mengawasi, minimal setiap bulan,” tegas dia.
Dikatakan Hesto, saat berkunjung ke Balut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji untuk mendorong terbangunnya pos TNI-AL di wilayah perairan Balut. Rencana tersebut akan direalisasikan tahun ini. “Tapi percuma dibangun kalau tidak ada personil, seperti membangun sekolah tapi tidak ada gurunya,” ujarnya.
Diungkapkan Herto, koordinasi dengan DKP Sulteng begitu rumitnya. Tahun lalu, pihaknya bersama Pol Airut melakukan penertiban pelaku pengeboman, tetapi pemerintah daerah tak bisa berbuat banyak karena tidak berwenang membawa masalah ini ke meja hijau.
Saat itu, Pemkab Balut cukup kewalahan untuk membiayai pelaku pengeboman yang jumlahnya sekira 10 orang (ditangkap), karena petugas DKP Sulteng tak kunjung datang. “Telepon orang DKP Sulteng katanya mau Lebaran, jadi belum bisa. Namun akhirnya mereka (pelaku pengeboman) masuk penjara juga,” katanya. RM
