KSN Mantapkan Sulteng Sebagai Penyangga IKN

HLL-f8227ac8
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Rudi Dewanto saat menyampaikan sambutan pada Rakor dan Fasilitasi Peningkatan Daya Saing Wilayah Berbasis Kawasan Strategis Nasional se-Sulteng, Rabu (8/6/2022).///FOTO: BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDAPROV SULTENG

PALU, MERCUSUAR – Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Sulteng disebut tidak lepas dari kontribusinya untuk mendongkrak perekonomian bangsa. KSN juga disebut dapat memantapkan Provinsi Sulteng sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur nantinya.

Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Dr. Rudi Dewanto, pada pembukaan Rakor dan Fasilitasi Peningkatan Daya Saing Wilayah Berbasis Kawasan Strategis Nasional se-Sulteng, di salah satu hotel di Palu, Rabu (8/6/2022).

“Secara definisi, KSN merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional,” kata Rudi.

Rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Pejabat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peserta berasal dari OPD teknis tingkat Provinsi Sulteng, serta para Kabag Pemerintahan dan Kabag Perekonomian kabupaten dan kota se-Sulteng.

Rudi menyebutkan, PP nomor 13 tahun 2017 telah menetapkan 4 KSN di Sulteng, yakni Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Palu, Donggala, Parigi Moutong dan Sigi (Kapet Palapas), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Kawasan Industri Morowali, dan Kawasan Industri Gas Cair Senoro Banggai.

“Kemudian akan disusul dengan Kawasan Industri Maritim Banggai Laut dan Kawasan Pangan Nasional di Donggala,” imbuhnya.

Terkait hal itu, kata Rudi, Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura bersama rombongan saat ini sedang meninjau lokasi-lokasi yang dipersiapkan sebagai kawasan industri maritim di Banggai Laut.

Sedang untuk kawasan pangan di Donggala, tepatnya berada di Desa Talaga Kecamatan Dampelas, beberapa waktu yang lalu telah disurvei oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Pos terkait