Kunjungan Komisi V DPR RI, Kepala Bappeda Sampaikan Ide Terusan Khatulistiwa

SIGI, MERCUSUAR – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng, Dr. Christina Sandra Tobondo menyampaikan ide pembangunan terusan khatulistiwa, di hadapan para anggota Komisi V DPR RI, yang melakukan kunjungan ke Sulteng, di salah satu restoran di Sigi, Jumat (14/7/2023).

Sandra mengemukakan, keberadaan terusan yang membelah ‘leher’ Pulau Sulawesi tersebut, diprediksi akan memberikan efek loncatan yang pesat bagi pembangunan di kawasan Sulawesi, tidak hanya di Sulteng.

“Walau masih sebatas wacana, tapi kalau memang di-support, kami akan mencari investor untuk kajian lingkungan yang mendalam tentang dampaknya ke ekosistem,” kata Sandra.

Dalam paparannya terkait infrastruktur, Sandra juga meminta beberapa ruas jalan strategis yang diusulkan kepada Komisi V DPR RI, agar dapat diprioritaskan realisasinya.

Di antaranya, jalan bypass Palu-Parigi, jalan baypass Tambu-Kasimbar, serta pelabuhan Tambu untuk konektivitas Sulteng dengan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Selanjutnya, ruas jalan Tonusu-Pendolo untuk menunjang pariwisata ke spot Taman Nasional Lore Lindu, ruas jalan Towi-Kolonodale untuk mendukung konektivitas kawasan industri Morubang (Morowali-Morowali Utara-Banggai).

“Mudah-mudahan 2024 semua bisa tersambung, karena semua readiness criteria-nya sudah tersedia, dan dipenuhi,” ungkap Sandra.

Di kesempatan itu, ia juga berterima kasih kepada Komisi V DPR RI, yang menurutnya setia membawa usulan-usulan program dari Sulteng ke pusat.

“Saya mengapresiasi Komisi V yang sangat komunikatif, sehingga usulan-usulan dari daerah selalu terakomodir oleh kementerian PUPR,” ujarnya.

Turut hadir pada kesempatan itu, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulteng, Dr. H. Fahrudin D. Yambas, Bupati Sigi, Moh. Irwan, Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, Kepala Kantor Basarnas Palu, Andrias Hendrik Johanes dan Kasatgas Penanggulangan Bencana , Arie Setiadi bersama pejabat stakeholder terkait. */IEA

Pos terkait