PALU, MERCUSUAR – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, H. Ma’mun Amir menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulteng dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulteng Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Sulteng, Senin (10/4/2023).
Dalam pidatonya, Wagub menyampaikan bahwa dalam struktur APBD Provinsi Sulteng tahun anggaran 2022, target pendapatan sebesar Rp4.734.258.150.163,00 dengan realisasi pendapatan daerah (anggaran setelah perubahan) sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021 sebesar 103,41 persen atau Rp4.895.472.162.359,95.
Adapun pada tahun 2022, belanja daerah Provinsi Sulteng direncanakan sebesar Rp5.432.996.328.213,00 dan pada akhir Desember tahun 2022 terealisasi 88,82 persen atau sebesar Rp4.825.333.666.427,41.
Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial.
Sementara target belanja operasi pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.046.809.413.010,00 terealisasi 88,58 persen atau sebesar Rp3.584.662.998.080,89.
Hal tersebut, ungkap Wagub, disebabkan realisasi belanja pegawai hanya mencapai 85,12 persen, belanja hibah 94,42 persen, belanja bansos 95,67 persen, belanja barang 89,41 persen.
Sedangkan di sisi belanja modal, pada tahun 2022 sebesar Rp746.159.330.088,00 dengan realisasi sebesar Rp617.720.351.075,52. Belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja modal tanah sebesar 100 persen, belanja modal peralatan dan mesin terealisasi sebesar 87,63 persen, serta modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar 78,85 persen. Lalu jalan, jaringan, dan irigas terealisasi sebesar 80,39 persen, dan belanja aset tetap terealisasi sebesar 122 persen.
Kemudian, pada belanja tidak terduga menargetkan pengeluaran sebesar Rp11.038.882.178,00 terealisasi sebesar 0,52 persen atau hanya Rp56.859.575,00.
Sedangkan belanja transfer pada tahun 2022 menargetkan pengeluaran sebesar Rp628.988.702.937,00 terealisasi sebesar 99,03 persen atau Rp622.893.457.696,00. Belanja tersebut terdiri dari belanja bagi hasil terealisasi 100 persen, belanja bantuan keuangan terealisasi 78,73 persen.
Pada tahun 2022, penerimaan pembiayaan daerah Sulteng ditargetkan sebesar Rp698.738.178.050,00 dan realisasinya Rp698.738.178.050,88. Total pembiayaan netto pada akhir tahun 2022 sebesar Rp698.738.178.050,00. Sehingga, menghasilkan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp769.055.120.448,42.
Terkait tugas pembantuan, Wagub mengatakan pada tahun anggaran 2022 pemerintah Provinsi Sulteng mendapatkan alokasi tugas pembantuan sebesar Rp111.198.930.000 dengan realisasi penyerapan 94,86 pesen atau sebesar Rp105.486.494.603 dengan realisasi fisik mencapai 96,16 persen. Sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp5.712.435.397.
“Alokasi anggaran tersebut terdiri dari 2 fungsi 3 subfungsi dan 11 program serta 33 kegiatan. Adapun perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan pada tahun anggaran 2022 sebanyak lima perangkat daerah,” kata Wagub.
Ia juga menyampaikan, program dan kegiatan tugas pembantuan tahun 2022 telah terlaksana secara maksimal, dan secara terinci termuat dalam dokumen LKPJ Gubernur tahun anggaran 2022.
Pada kesempatan itu, Wagub Berharap anggota DPRD dapat secepat mungkin melakukan pembahasan LKPJ 2022, untuk kemudian diterbitkan rekomendasi-rekomendasi sebagai bahan Pemerintah Provinsi untuk menyusun perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan selanjutnya untuk menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau kebijakan strategis kepala daerah.
“Semoga dengan penyampaian LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 ini, menjadi momentum strategis untuk menciptakan sistem pengawasan check and balance, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif,” ujar Wagub.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulteng, Dr. Hj. Nilam Sari Lawira didampingi Wakil Ketua I, H. M. Arus Abdul Karim, Wakil Ketua II, Hj. Zalzulmida A. Djanggola, Wakil Ketua III, H. Muharram Nurdin, serta dihadiri lebih dari setengah jumlah Anggota DPRD Sulteng.
Sementara dari pihak eksekutif dihadiri Wagub Sulteng bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Sulteng. */IEA
