PALU, MERCUSUAR – Mahasiswa Progam Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako (Untad), melakukan kunjungan di lokasi pertambangan yang berada di Kota Palu, Sabtu (25/5/2024).
Kegiatan itu sebagai upaya tindak lanjut dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad, atas penugasan mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah metode penelitian kualitatif, untuk melakukan praktik pengumpulan data lapangan melalui metode wawancara dan observasi, dengan mengangkat topik ‘Model Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batuan Berkelanjutan’.
Koordianator Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad, Dr. M. Nur Alamsyah, M.Si menyatakan kegiatan praktikum tersebut selain sebagai bagian dari mata kuliah, juga ditujukan untuk meningkatkan kompetensi capaian pembelajaran lulusan Prodi Ilmu Pemerintahan, sesuai tujuan dari kurikulum berbasis outcome-based education.
Pratikum itu diikuti mahasiswa semester VI sebanyak 63 orang mahasiswa, yang akan memasuki tahap akhir perkuliahan yaitu penyusunan proposal penelitian.
“Aktifitas pertambangan yang semakin masif terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, menjadi perhatian khusus Prodi Ilmu Pemerintahan. Salah satu bentuk perhatian itu, diwujudkan dengan memasukan kajian tata kelola sumber daya alam dan korupsi, sebagai road map penelitian mahasiswa dan dosen,” ujar Nur Alamsyah.
Dalam kegiatannya, dosen membekali mahasiwa tentang teknik wawacara dan observasi, dengan terlebih dahulu membuat instrumen pedoman wawancara sebanyak 63 pertanyaan dan instrumen observasi sebanyak sembilan variabel.
Nur Alamsyah menuturkan, praktikum itu dilaksanakan pada tiga kelurahan yang berada di Kecamatan Ulujadi yaitu Buluri, Watusampu dan Tipo. Tiga lokasi tersebut sengaja dipilih, karena berdekatan langsung dengan aktivitas tambang yang kian masif akhir-akhir ini, serta memicu protes warga dan kalangan masyarakat sipil tentang dampak lingkungan yang diakibatkannya, seperti polusi udara dan kerusakan infrastruktur jalan.
“Aktivitas pertambangan, khususnya batuan di Kota Palu, diprediksi akan terus meningkat seiring dengan permintaan kebutuhan material batuan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, dan bahan baku industri nikel yang beroperasi di Morowali, serta di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara,” jelasnya lagi.
Pada tahun ini, kegiatan serupa juga dilaksanakan di 4 lokasi lainnya, seperti di Kabupaten Donggala di Desa Wisata Towale Kecamatan Banawa, Desa Persiapan Dongi-Dongi Kabupaten Poso untuk mengamati dinamika lokal yang terjadi di sana. Lokasi ketiga di Kecamatan Ulujadi, dan lokasi terakhir dilaksanakan di Kelurahan Kawatuna dengan mengamati tata kelola Tempat Pembuangan Akhir Sampah.
“Harus diakui, aktivitas pertambangan menimbulkan dampak terhadap dimensi ekonomi, lingkungan, sosial, hukum dan infrastruktur. Dari sisi ekonomi misalnya, aktivitas tambang mampu menggerakan usaha kecil menengah, menyerap lapangan pekerjaan dan meningkatan pendapatan daerah. Namun, di balik itu juga menyisakan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan infrastruktur,” tambah Nur Alamsyah.
Menurutnya, memaksimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif merupakan hal yang perlu dipikirkan oleh Pemerintah Daerah, pada pengelolaan pertambangan berkelanjutan.
“Pihak kampus (Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAD) melalui kegiatan pengajaran, riset dan pengabdian pada masyarakat akan selalu mendorong Pemda untuk berperan lebih aktif dan solutif, baik melalui pembuatan kebijakan (Perda) maupun kegiatan pengawasan,” tutup Nur Alamsyah. */INT
