BANDUNG, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus meningkatkan pemahaman terkait implementasi pengelolaan keuangan daerah, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal itu terbukti, saat rombongan Pemprov Sulteng melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jabar, dan diterima Gubernur Jawa Barat melalui Plt Kepala BPKAD Jabar, Taufik Hidayat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Jl. Diponegoro Bandung, pada Kamis (28/7/2022).
Gubernur Sulteng diwakili Kepala DPMPTSP, Moh. Rifani Pakamundi, mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kesediaan Pemprov Jabar, menerima kunjungan kerja Pemprov Sulteng.
“Kehadiran kami di Bumi Parahiyangan, tidak hanya membangun silaturahmi, tetapi juga ingin mengetahui upaya dan inovasi yang telah dilakukan Pemprov Jabar,” katanya.
SIPD merupakan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di pasal 391 menyebut, pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah, kemudian ditindaklanjuti Permendagri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD.
Diakuinya, praktek pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIPD akan jauh lebih baik, efisien dan efektif.
“Untuk itu kami memohon, kiranya Pemprov Jabar sebagai pilot project atas implementasi SIPD, untuk dapat memberikan informasi terkait perkembangan, implementasi dan tantangan penerapan pengelolaan keuangan daerah, melalui sistem yang dimaskud ,”sebutnya.
Pihaknya berharap, momentum ini dapat menjadi sarana menguatkan kerjasama dan transfer ilmu, antara Pemprov Jabar dan Pemprov Sulteng, dalam pemahaman SIPD.
Sementara, Plt Kepala BPKAD Jabar, Taufik Hidayat, mengaku senang dapat memfasilitasi penggunaan SIPD, serta berharap pengelolaan keuangan daerah di Sulteng semakin baik.
Terakhir, Kepala DPMPTSP Provinsi Sulteng, menyerahkan cenderamata berupa plakat kayu hitam khas Sulteng kepada Plt Kepala BPKAD Provinsi Jabar. Tampak hadir para Kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng dan para pejabat pengelola keuangan daerah Provinsi Sulteng. ABS