PALU MERCUSUAR – DPRD Sulteng, kembali menggelar rapat panitia khusus (Pansus) Padagimo yang kelima yang dipimpin Ketua Pansus Padagimo, Budi Luhur Larengi, di ruang Baruga, Kamis (12/3/2020).
Rapat pansus membahas tentang permasalahan dana stimulan Jaminan Hidup (Jadup) dan Hunian Tetap (Huntap) yang tertunda sampai sekarang itu, dihadiri Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sulteng diwakili Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Ansar dan Kepala Badan Penanggulanagn Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, Bartholomeus Tandigala.
Kepala BPBD Bartholomeus Tandigala CES mengatakan bahwa Rumah Indah Sederhana Aman (RISA) yang disiapkan oleh BPBD Sulteng, serta ditargetkan selesai Bulan Oktober 2019 hingga saat ini belum terealisasi. Untuk stimulan tahap kedua belum ada dana yang turun, karena sampai sekarang masih ada anggapan bahwa bencana gempa 28 September 2028 masih dianggap proyek oleh pihak-pihak tertentu.
Sementara Dinsos yang diwakili Ansar menyampaikan bahwa data Jadup terkait dengan penyaluran dana bantuan masih disesuaikan, yakni antara data dari pusat dan daerah.
Dalam kesempatan itu, anggota pansus, Yahdi Basma mengatakan jangan merugikan rakyat atas hak-hak mereka.
Solusi untuk masyarakat yang menerima dana stimulan agar membuat surat pernyataan. Dalam surat pernyataan itu penerima menyatakan bersedia jika dana stimulan tidak dibangunkan rumah dan hanya beralih ke tempat lain, bersangkutan siap dipenjarakan.
Sulteng perlu mengukur kinerja dan mempertimbangkan laporan, serta pekerjaan yang dilakukan di lapangan. “Jangan setengah-setengah dalam mengikuti Rapat Pansus sehingga yang dibutuhkan laporan terbaru bukan data lama,” tandasnya.
Sementara anggota Pansus lainnya, Ronald Gulla meminta dengan tegas bahwa jika terdapat manipulasi data agar segera ditindak tegas dan profesional tanpa melihat saudara atau tetangga.
“Dan juga seharusnya dipisahkan wewenang provinsi dan kabupaten dan kota karena tidak bisa disatukan kewenangannya,” tekannya.
Rencananya hari ini, Jumat (13/3/2020), rapat pansus akan kembali digelar untuk membahas hasil pertemuan dengan Dinsos dan BPBD. Namun rapat tersebut hanya digelar secara internal. NDA/*
