Paralegal Justice Award, Enam Kades dari Sulteng Masuk Nominasi

JAKARTA, MERCUSUAR – Enam Kepala Desa (Kades) dari Provinsi Sulteng masuk dalam nominasi 300 terbaik pada Anugerah Paralegal Justice Award.

Enam desa tersebut masing-masing Desa Benteng, Desa Borone, Desa Labuan, dan Desa Matangisi dari Kabupaten Tojo Unauna (Touna), Desa Moa dari Kabupaten Sigi, dan Desa Kotaraya Selatan dari Kabupaten Parigi Moutong (Parmout).

Menanggapi capaian tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulteng, Budi Argap Situngkir bertekad akan terus meningkatkan peran Kades dan Lurah di Sulteng, guna suksesnya penyelesaian permasalahan hukum.

“Tadi bapak Menteri telah mengumumkan siapa saja Paralegal, yakni Kades dan Lurah di Indonesia ini, yang terbaik dalam mendamaikan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum warganya. Puji syukur, di Sulteng kita diwakili oleh 6 orang, namun memang masih harus kita tingkatkan perannya. Tentu kami akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Kita mau jumlah permasalahan hukum menurun,” ujar Kakanwil, di Jakarta, Kamis (1/6/2023).

Sebelumnya, Kemenkumham RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, bersama Mahkamah Agung serta Kementerian Desa dan PDTT dan Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu menyisir seluruh Kades dan Lurah di seluruh Indonesia, yang dianggap berperan aktif sebagai Paralegal, atau tokoh masyarakat yang sukses menyelesaikan setiap perkara hukum secara nonlitigasi dan inklusif.

Dari 765 orang yang terjaring, 300 orang berhak mengikuti Paralegal Academy, yang tujuannya untuk mencari 10 orang terbaik.

“Dari 70 persen perkara pidana dan 30 persen perkara perdata yang ditangani tim Bantuan Hukum, semuanya didominasi adalah perkara ringan yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, para Kades dan Lurah memiliki peran yang sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan itu secara nonlitigasi atau di luar pengadilan. Semoga saja penganugerahan ini dapat menciptakan motivasi bagi seluruh Kades dan Lurah agar lebih memaksimalkan perannya,” ujar Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly saat memimpin kegiatan. */JEF

Pos terkait