MOROWALI, MERCUSUAR – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (Peknas) Sulteng, Isram Said Lolo menegaskan komitmen organisasi dalam mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dirangkaikan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peknas dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se-Kabupaten Morowali, di Gedung Serbaguna Kota Bungku, Minggu (30/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Isram mengungkapkan tantangan besar ketika membentuk struktur organisasi Peknas di seluruh wilayah Sulteng, yang meliputi 12 kabupaten, 1 kota, dan 178 kecamatan.
“Mandat membentuk seluruh pengurus Peknas di semua tingkatan kami terima pada bulan Juni 2025, dan berhasil kami wujudkan dalam 29 hari. Kabupaten Morowali Utara menjadi wilayah terakhir yang selesai dibentuk,” ujar Isram.
Ia menuturkan, keberhasilan tersebut lahir dari komitmen, dedikasi, dan kesungguhan para pengurus untuk menyesuaikan diri dengan misi organisasi. Olehnya, Isram mengingatkan para anggota Peknas untuk terus menjaga integritas, meluruskan niat, dan fokus pada tujuan jangka panjang.
“Semua itu membutuhkan proses dan tahapan. Tidak ada pencapaian yang langsung instan,” tegasnya.
Isram juga menyoroti urgensi pemberdayaan masyarakat miskin dan marjinal seperti nelayan, petani, dan pekerja serabutan. Untuk itu, ia menekankan beberapa langkah strategis yang akan dilakukan Peknas Sulteng, guna mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat dan melawan kemiskinan.
Pertama, membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Kedua, pemberdayaan pelaku usaha lokal. Kemudian, penyusunan rencana kerja jangka menengah dan panjang. Selanjutnya, pendekatan nilai dan integritas serta pengawasan dan pendampingan masyarakat marjinal.
Isram menuturkan berbagai upaya tersebut disusun untuk mendorong ekonomi masyarakat, termasuk pembiayaan bagi kelompok marjinal terutama pada pengembangan usaha mikro dan kecil. Ia meyakini, dengan pemberian pelatihan, bimbingan teknis, dan keaktifan Peknas mengawal akses pasar serta stabilitas harga, para pelaku usaha lokal mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Ia juga menegaskan kepada seluruh pengurus Peknas di semua tingkatan, baik DPW, DPC, hingga DPAC wajib menyusun rencana kerja lima tahun yang jelas. Tujuannya, agar setiap program pemberdayaan ekonomi memiliki target, tahapan, dan indikator keberhasilan yang terukur.
“Peknas harus aktif mengawal akses pasar, stabilitas harga, dan pembiayaan bagi kelompok marjinal. Tujuannya, untuk memastikan hasil usaha mereka tidak terpinggirkan,” imbuhnya.
“Intinya, sebelum bertindak, terlebih dahulu kita perlu meluruskan niat dan menjaga integritas. Sehingga, setiap upaya pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan tulus dan berfokus pada kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Isram juga mengapresiasi inisiatif Presiden RI, Prabowo Subianto yang membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), sebagai upaya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Morowali, Emil menyambut baik hadirnya Peknas sebagai mitra strategis dalam merancang program ekonomi lokal. Dengan APBD senilai Rp3,4 triliun dan PAD Rp1 triliun, Morowali menjadi salah satu kabupaten dengan pendapatan tertinggi di Sulawesi Tengah.
Olehnya, Emil mengajak seluruh pengurus Peknas di tingkat kabupaten dan kecamatan se-Kabupaten Morowali untuk berkolaborasi, berinovasi, dan bersama membangun strategi jangka panjang untuk menurunkan angka kemiskinan. Sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada rakyat.
“Kehadiran Peknas diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang adil, mandiri, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, khususnya yang masih termarjinalkan di wilayah Morowali,” pungkas Emil. AFL
