PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Daerah yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), di antaranya Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat sepakat untuk menangkap peluang-peluang pada Ibu Kota Negara (IKN) baru, melalui potensi daerah, jalur konektivitas, komoditi unggulan dan usulan prioritas pembangunan.
Hal itu disepakati pada Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Pemerintah Daerah se-KTI, yang dihadiri para Kepala Bappeda masing-masing Pemda, di salah satu hotel di Palu, Senin (21/11/2022).
Turut hadir pada kesempatan itu para Kepala Daerah di Provinsi Sulteng seperti Bupati Banggai, Bupati Morowali Utara, Wakil Bupati Tolitoli, Wakil Bupati Sigi, Wakil Wali Kota Palu, OPD dan Forkopimda serta narasumber dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.
Pada Rakor tersebut, turut disepakati Provinsi Sulteng menjadi Sekretariat Pemda se-KTI.
“Sulawesi Tengah sebagai wilayah terdekat dari IKN akan berperan sebagai pemasok bahan pangan,” kata Plh. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Dr. H. Rudi Dewanto, saat mewakili Gubernur Sulteng membuka Rakor tersebut.
Diakui Rudi, komoditi bahan galian C dari Sulteng saat ini sangat diminati di Provinsi Kaltim.
“Bangunan-bangunan sangat membutuhkan batu dan pasir Sulawesi Tengah, karena tidak diragukan lagi kualitasnya,” ungkapnya sewaktu mengikuti misi dagang ke Kaltim belum lama ini.
Dengan penandatanganan komitmen bersama tersebut, harap Plh. Sekda dapat berdampak untuk mengurangi disparitas kawasan Barat dan Timur Indonesia.
“Semoga peluang-peluang IKN dapat Kita ambil semaksimal mungkin,” harapnya.
Sebelumnya, pada Pra-Rakor yang diselenggarakan sehari sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Dr. Christina Sandra Tobondo memaparkan untuk mendukung konektivitas KTI dan IKN, maka pembangunan pelabuhan Tambu dan Kasimbar, serta jalan bypass Tambu-Kasimbar menjadi salah satu usulan prioritas.
“Pertimbangannya karena Tambu-Kasimbar adalah pintu gerbang terdekat dari wilayah KTI ke IKN dan terintegrasi dengan tol laut,” jelas Sandra. */IEA
