TOJO UNAUNA, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tojo Unauna (Touna) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Touna menandatangani nota kesepakatan dan rencana kerja tentang penanganan masalah bidang hukum perdata dan tata usaha negara, serta pemulihan dan perlindungan hak keuangan kekayaan negara.
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani langsung Bupati Touna, Ilham Lawidu bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Touna, Pilipus Siahaan, di ruang rapat eksekutif Kantor Bupati Touna, Sabtu (17/5/2025).
Selanjutnya Bupati Touna menyerahkan penghargaan kepada Kajari, atas keberhasilan dan kerja sama Jaksa Pengacara Negara Kejari Touna dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, serta pemulihan dan perlindungan hak keuangan/kekayaan negara/daerah Touna tahun 2024.
Dalam sambutannya, Pilipus mengatakan kerja sama tersebut sangat penting dalam meningkatkan pelayanan hukum, bantuan hukum, serta mitigasi risiko hukum atas kebijakan-kebijakan daerah.
“Kolaborasi ini merupakan implementasi dari amanat UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” kata Pilipus.
Dalam regulasi tersebut, lanjutnya, Kejaksaan memiliki beberapa tugas utama di bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), khusus dalam bidang Perdata dan TUN. Meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum.
“Berdasarkan Pasal 30 Ayat 2 dan Pasal 34 Ayat 2 UU Kejaksaan, Kejaksaan berwenang memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah lainnya, dan bertindak dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk dan atas nama negara atau pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan,” terang Pilipus.
Sementara Bupati Touna, Ilham Lawidu mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kejari Touna atas kesediaan menjalin kerja sama.
“Kolaborasi ini bukan sekadar simbolis di atas kertas. Tetapi langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” kata Ilham.
Ia menyebut Pemkab Touna sangat optimis dengan kerja sama tersebut. Menurutnya, kebijakan daerah akan semakin sejalan dengan ketentuan hukum dan terhindar dari potensi masalah hukum.
“Juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan untuk kesejahteraan rakyat,” tandas Ilham. */PAR
