JAKARTA, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali mendapatkan penghargaan Paritrana Award kategori Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik zona Sulawesi, atas capaian dalam melindungi pekerja rentan di daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian kepada Pj. Bupati Morowali, A. Rachmansyah Ismail, di Istana Wakil Presiden (Wapres) RI, Jumat (20/10/2023).
Paritrana Award merupakan penghargaan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta pelaku usaha yang berskala besar, menengah, usaha sektor layanan publik, dan usaha mikro yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam sambutannya, Wapres RI, K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah berpartisipasi dalam melindungi para pekerja rentan di wilayahnya.
“Saya mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah mengalokasikan anggaran, untuk melindungi sekitar 1,8 juta pekerja rentan dan miskin di wilayahnya dari berbagai risiko kerja,” ujar Wapres.
Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi, sekaligus upaya pemerintah untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021, dan Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Wapres juga menginstruksikan agar Kementerian/Lembaga dan Pemda segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Pj. Bupati Morowali, A. Rachmansyah Ismail menyebutkan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Morowali, yang telah berinovasi melindungi 30.000 pekerja rentan.
“Ke depan, Pemkab Morowali akan terus menguatkan sinergitas dan kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta para pemilik usaha, untuk meningkatkan cakupan perlindungan terhadap pekerja rentan di Kabupaten Morowali,” kata Rachmansyah.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo melaporkan bahwa sejak Wapres RI mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan pada tahun lalu, BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 40 juta pekerja, termasuk 4,3 juta pegawai non-ASN, yang meliputi honorer Pemda, guru honorer, Perangkat Desa hingga RT/RW, serta pekerja rentan sejumlah 1,8 juta orang.
Anggoro mengaku, saat ini masih banyak pekerja yang belum terlindungi. Oleh karena itu, pihaknya berharap dengan adanya Paritrana Award mampu menjadi penambah semangat bagi seluruh pihak, untuk saling bersinergi mewujudkan Universal Coverage Jamsostek.
“Kita tahu bahwa perlindungan jaminan sosial merupakan hak konstitusi setiap warga negara, yang dijamin Undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan peran dari Pemerintah Pusat maupun daerah untuk memastikan seluruh pekerja memiliki perlindungan dasar, agar hidupnya sejahtera,” ujar Anggoro.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemenang, serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama Pemerintah Daerah yang telah memberikan dukungan melalui regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk melindungi para pekerja rentan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulteng, Lubis Latif mengungkapkan pelaksanaan Paritrana Award merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar BPJS Ketenagakerjaan.
Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan, dengan harapan ke depan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah semakin erat, sehingga semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertama kami ucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Morowali, atas Paritrana Awards. Ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada Pemerintah Kabupaten Morowali yang selama ini sudah mendukung program BPJS ketenagakerjaan. Semoga kita semua bisa lebih termotivasi, untuk memperluas cakupan pemberian perlindungan terhadap pekerja rentan dan masyarakat di Kabupaten Morowali,” tutup Lubis. */ABS
