MOROWALI UTARA, MERCUSUAR – Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk dalam tim Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) menggelar rapat evaluasi sekaligus perumusan petunjuk teknis BKK Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Morut, Andi Parenrengi itu, berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Morut, Rabu (10/7/2024).
Program BKK mulai digulirkan tahun 2022 dengan plafon anggaran dari Pemkab Morut sebesar Rp300 juta setiap desa, dengan rincian Rp100 juta untuk kelompok usaha pemuda, Rp100 juta untuk kelompok usaha perempuan dan Rp100 juta untuk kelompok usaha tani/nelayan.
Dalam rapat tersebut, Wabup Morut, H. Djira K mengingatkan program BKK merupakan program strategis, karena terkait langsung dengan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
Untuk itu, ia meminta agar tim terkait program BKK mengevaluasi secara tuntas, dan merumuskan agar pemberian bantuan modal untuk kelompok usaha tersebut benar-benar mencapai sasaran.
“Program BKK ini masuk dalam 14 program prioritas pemerintahan Delis-Djira. Tujuannya untuk membantu dan mendorong tumbuhnya usaha produktif di desa,” jelas Djira.
Ia menambahkan, verifikasi kelompok usaha sangat penting, namun jangan sampai verifikasi tersebut justru mempersulit kelompok usaha.
“Kalau ada proposal yang diajukan kelompok usaha tidak lolos, segera dikembalikan ke PMD untuk diteliti dan dicari solusinya. Tim verifikasi harus bergerak cepat, agar masyarakat merasa benar-benar dibantu,” tegasnya.
Sekretaris Dinas PMD Morut, Charles Natanael Toha mengemukakan kelompok penerima manfaat BKK tahun 2022 dan 2023 berjumlah 1.043 kelompok. Dari jumlah tersebut, terdapat 678 kelompok aktif dan berkembang, serta 365 kelompok membutuhkan pembinaan.
“Dari hasil monitoring dan evaluasi, terdapat beberapa kelompok penerima bantuan tahun 2022 dan 2023 yang usahanya berkembang, dan memeroleh penghasilan dari hasil bantuan dana BKK,” ungkap Charles.
Kelompok-kelompok tersebut, kata dia, dapat mengajukan kembali proposal permintaan dana BKK tahun 2024, dan akan menjadi prioritas dalam pengembangan usaha, termasuk dengan pemasaran hasil usaha kelompok.
“Pada tahun 2024, hingga saat ini terdapat 515 proposal dari 97 desa dengan nilai sebesar Rp29 miliar. Proposal ini akan diverifikasi oleh tim, untuk selanjutnya diproses pencairannya,” ujar Charles.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Bappelitbangda Gersom Tandi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Masjudin, Kepala Dinas Sosial Patta Toba, Kabag ULP Moh. Ridho Hamzah, Kadis Perikanan Pitosmo Lameanda, dan beberapa perwakilan OPD terkait lainnya.
Selain itu, juga hadir tenaga pendamping profesional program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, tim verifikator BKK dan Tim Keranjang Belanja (KerBel). */SEM
